Insitekaltim, Samarinda – Insiden pemadaman listrik berantai yang melanda Kota Samarinda dalam beberapa hari terakhir memicu dampak sistemik terhadap aktivitas perekonomian dan domestik.
Sektor Usaha Kecil dan Menengah (UKM) serta aktivitas rumah tangga menjadi pihak yang paling dirugikan akibat kelumpuhan pasokan daya yang dipicu oleh gangguan teknis pada sejumlah gardu induk tersebut.
Merespons gelombang keluhan publik, manajemen PT PLN (Persero) mendatangi Gedung DPRD Kota Samarinda untuk menyampaikan klarifikasi sekaligus permohonan maaf resmi kepada masyarakat melalui jajaran legislatif.
Ketua DPRD Kota Samarinda Helmi Abdullah menegaskan, pemadaman mendadak tanpa pemberitahuan terjadwal ini telah memukul produktivitas pelaku usaha lokal yang operasional harian mereka bergantung penuh pada stabilitas arus listrik.
“Dengan matinya PLN ini, tentu dari sektor UKM lah ya, UKM termasuk juga pelaku usaha sangat terdampak. Ditambah lagi juga ya kebutuhan rumah tangga, terutama ibu-ibu ya. Ibu-ibu kalau sudah PLN mati mungkin banyak yang apa aktivitasnya juga terkendala,” ujar Helmi usai menerima audiensi manajemen PLN di ruang kerjanya, Rabu, 8 Juli 2026.
Berdasarkan laporan yang diterima dewan, gangguan teknis kali ini bersumber dari kerusakan pada sistem jaringan transmisi utama (gardu induk). Pihak PLN mengklaim telah menerjunkan tim teknis ke beberapa titik kerusakan dan menjanjikan pemulihan sistem secara bertahap dalam waktu dekat agar tidak berlarut-larut hingga akhir bulan.
“Mereka mengharapkan mudah-mudahan dalam sehari dua hari ini itu segera teratasi yang jelas tadi kan informasinya ada beberapa titik mereka menyampaikan itu yang induk yang masih dalam proses perbaikan,” jelas Helmi
Dalam pertemuan yang dihadiri langsung oleh kepala, manajer, dan divisi pemasaran PLN tersebut, Helmi juga memastikan tidak ada pembahasan maupun sinyal mengenai rencana kenaikan tarif dasar listrik (TDL) di tengah jebloknya keandalan layanan saat ini.
Di luar persoalan pemadaman jangka pendek, DPRD Samarinda memanfaatkan momentum audiensi ini untuk mengkritisi buruknya kualitas jaringan distribusi sekunder di kawasan penyangga kota. Banyak tiang dan kabel udara di area pinggiran dinilai dipasang asal-asalan, tidak memenuhi spesifikasi teknis yang aman, serta mengabaikan estetika tata ruang.
Legislatif mendesak PLN segera melakukan audit dan sinkronisasi infrastruktur kelistrikan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Pemkot Samarinda guna menghindari potensi kecelakaan kerja atau korsleting di pemukiman padat.
“Kami berharap PLN bisa bekerja sama dengan pemerintah kota bagaimana menata infrastruktur PLN itu menjadi lebih baik dulu. Terutama mungkin daerah-daerah yang mungkin pinggiran yang infrastrukturnya itu mungkin tidak sesuai dengan spek,” tandasnya.
