Reporter: Asih – Editor: Redaksi
Insitekaltim, Balikpapan – DPRD Kota Balikpapan menyayangkan pemerintah kota belum serius dalam menjalankan program pengembangan sekolah swasta di Kota Balikpapan.
Hal itu terlihat dari kurangnya minat siswa untuk masuk ke sekolah swasta. Padahal hal ini bisa menjadi salah satu solusi untuk mengatasi kekurangan daya tampung sekolah negeri dalam proses penerimaan peserta didik baru (PPDB) setiap tahunnya.
Anggota Komisi IV DPRD Balikpapan, Parlindungan Sihotang mendorong pemerintah untuk memberikan pendampingan terhadap perbaikan kualitas sekolah swasta.
“Hal ini bertujuan agar sekolah-sekolah di luar milik pemerintah bisa berkembang dan menyokong kekurangan daya tampung yang terjadi setiap tahunnya. Sehingga beban pemerintah untuk membangun sekolah dan ruang kelas bisa diminimalkan,” katanya saat diwawancarai wartawan, di ruang kerjanya, Senin (12/7/2021).
Menurutnya, sekolah swasta merupakan mitra pemerintah dalam penyelenggaraan pendidikan. Namun masih terabaikan karena pengelolaan sekolah swasta tidak di bawah pemerintah.
“Selama ini saya lihat pemerintah itu kurang begitu intens dalam membina sekolah-sekolah swasta. Saya sampai temukan ada sekolah swasta yang ketua yayasan bapaknya, pengelola keuangan ibunya dan kepala sekolah anaknya,” urainya.
Selanjutnya, ia menilai pemerintah harus berperan dalam membantu sekolah swasta untuk berkembang agar lebih profesional dalam menjalankan program pendidikan dan meningkatkan kualitasnya. Terutama dalam menyesuaikan standar akreditasi sekolah yang diatur pemerintah pusat.
“Ini perlu perhatian kita bersama bagaimana caranya supaya orang tua tidak cenderung memilih sekolah negeri terus. Sementara sekolah swasta tidak dilirik. Meskipun ada beberapa sekolah swasta di Balikpapan yang sudah memiliki nama, prestasi dan berkualitas,” terangnya.
Dia menambahkan, apabila dalam proses pendampingan pihak pengelola sekolah swasta masih belum berubah maka pemerintah bisa mengambil tindakan. Di antaranya dengan tidak memperpanjang izin operasional sekolah dan menghentikan bantuan operasional sekolah baik pusat maupun daerah.
“Sebab pihak sekolah swasta dinilai tidak mendukung pemerintah dalam program perbaikan kualitas pendidikan,” tutupnya.
