Insitekaltim,Samarinda – Dalam rangka penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga di Kota Samarinda, Panitia Khusus (Pansus) IV DPRD Kota Samarinda gelar rapat eksternal perdana bersama Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2PA) dan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP2KB).
Rapat eksternal itu merupakan lanjutan dari rapat internal yang telah dilakukan sebanyak dua kali sebelumnya dan mendapat tenggat waktu selama enam bulan untuk berproses.
“Yang kami usulkan yaitu penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga. Ini rapat eksternal perdana sebelumnya kita sudah melakukan rapat internal dua kali dan kami dikasih waktu 6 bulan,” sebut Ketua Komisi IV DPRD Kota Samarinda Sri Puji ketika ditemui di Gedung DPRD Kota Samarinda belum lama ini.
Saat ini, raperda yang sedang dibahas belum mempunyai naskah akademik yang utuh sehingga perlu mengumpulkan data dengan mengundang OPD terkait untuk mendengarkan masukan dari setiap bidang.
Sri Puji menyebutkan kendala utama saat ini adalah kurangnya data, sehingga belum bisa berbagi informasi lebih jauh terkait raperda tersebut.
“Cuma begini kita ini kekurangan data-data yang ada, kalau saya pribadi belum akurat,” ungkapnya.
Sri Puji menjelaskan permasalahan yang saat ini terjadi yaitu anak putus sekolah akibat keluarga yang broken home, kenakalan remaja, atau peningkatan penggunaan narkotika, perkawinan usia dini, kasus perceraian meningkat dan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).
Berbagai permasalahan tersebut menurut Puji disebabkan beberapa faktor, salah satunya fungsi agama dalam keluarga sehingga harus diurai kembali.
“Kalau kita ambil kesimpulannya, ketahanan keluarga itu rapuh. Kenapa rapuh? Mungkin dari fungsi agama di keluarga. Makanya penting pengajaran agama itu di suatu keluarga,” ungkapnya.
Ia mengharapkan peran semua pihak untuk ikut menciptakan ketahanan keluarga yang baik di Samarinda agar tercipta generasi emas sehingga nantinya bisa menunjang ketahanan keluarga secara nasional.
“Jadi kalau kami lihat banyak peran OPD yang terlibat baik pendidikan kesehatan, kependudukan dan pencatatan sipil, DP2KB, DP2PA, Kantor Pengadilan Agama, Dinas Sosial dan kita bisa menyiapkan generasi emas, generasi yang kita harapkan” tutupnya.
