Insitekaltim, Samarinda — Wakil Wali Kota Samarinda menekankan pentingnya percepatan implementasi digitalisasi transaksi keuangan daerah melalui Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD), dalam High Level Meeting TP2DD yang membahas capaian Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) hingga Triwulan IV Tahun Anggaran 2025.
Hal ini disampaikan Wakil Wali Kota Samarinda Saefuddin Zuhri bahwa pemerintah daerah telah memiliki action plan dan roadmap TP2DD sebagai panduan bersama dalam mendorong transformasi digital transaksi keuangan, baik pada sisi pendapatan maupun pada belanja daerah.
“Pada tahap ini tantangan kita bukan lagi apakah digitalisasi diperlukan, tetapi seberapa cepat dan tepat kita melaksanakan action plan dan roadmap yang sudah disepakati,” ujar Saefuddin Jumat, 6 Maret 2026.
Menurutnya, perangkat daerah yang terlibat perlu memastikan setiap program dalam roadmap dijalankan secara konsisten dengan target dan indikator yang jelas. Selain itu, monitoring dan evaluasi juga harus dilakukan secara berkala agar hambatan yang muncul dapat segera ditangani.
“Monitoring dan evaluasi perlu dilakukan secara berkala terhadap capaian, hambatan, serta tindak lanjut implementasi ETPD, sehingga penyesuaian kebijakan dapat dilakukan secara cepat dan terukur,” kata Saefuddin.
Ia menambahkan, hasil evaluasi hingga Triwulan IV Tahun Anggaran 2025 harus menjadi dasar penyempurnaan roadmap dan rencana kerja TP2DD Kota Samarinda ke depan.
Selain itu, Saefuddin juga menyoroti adanya hal penting dalam penguatan implementasi TP2DD untuk menghadapi Championship P2DD 2026. Menurutnya, ajang tersebut bukan sekadar penilaian, tetapi juga sarana mengukur keselarasan antara program unggulan, capaian indeks ETPD, serta kualitas tata kelola digitalisasi transaksi keuangan daerah.
“Banyak daerah yang berhasil meningkatkan skor TP2DD melalui penyempurnaan dokumen, konsistensi pelaksanaan kebijakan, inovasi layanan digital, serta pelaporan yang tertib dan komprehensif,” ujarnya.
Dalam kesempatan tersebut, Saefuddin juga menekankan pentingnya peningkatan kompetensi sumber daya manusia (SDM) aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kota Samarinda.
Ia menilai transformasi digital tidak akan berjalan optimal tanpa SDM yang memahami kebijakan sekaligus mampu menguasai teknologi.
“ASN kita tidak hanya dituntut mampu mengoperasikan aplikasi dan sistem pembayaran digital, tetapi juga memahami alur bisnis, risiko, serta aspek keamanan data dalam setiap transaksi,” jelasnya.
Di sisi lain, ia mendorong penguatan sinergi dengan Bank Pembangunan Daerah (BPD) sebagai mitra strategis pemerintah daerah dalam membangun ekosistem transaksi digital, termasuk dalam penyediaan kanal pembayaran pajak dan retribusi.
Lebih lanjut, Saefuddin juga menekankan pentingnya koordinasi antar pimpinan perangkat daerah dalam implementasi Kartu Kredit Indonesia (KKI) pada segmen pemerintah, yang menjadi salah satu indikator penilaian dalam Championship P2DD 2026.
“Pemanfaatan KKI tidak hanya dilihat dari sisi kepatuhan terhadap kebijakan, tetapi juga dari kualitas implementasinya, mulai dari regulasi pendukung, SOP, jenis belanja yang diakomodasi, hingga pengendalian dan pelaporan,” katanya.
Melalui forum High Level Meeting tersebut, Saefuddin berharap pada seluruh pihak dapat memanfaatkan kesempatan untuk berdiskusi secara terbuka terkait capaian ETPD, realisasi pendapatan asli daerah (PAD), serta pelaksanaan belanja nontunai hingga Triwulan IV Tahun Anggaran 2026.
Ia menilai keberhasilan dalam ketiga aspek tersebut akan menjadi modal penting dalam meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah sekaligus pelayanan publik di Kota Samarinda.
“Keberhasilan kita dalam aspek tersebut akan menjadi modal penting bagi peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah dan pelayanan publik di Kota Samarinda,” pungkasnya.
