Rutan Klas IIA Over Capacity, Marselina Akui Jumlah Pegawai Lapas Kurang

Telah dibaca : 629 Kali.

Reporter: Nada – Editor: Redaksi
Insitekaltim, Samarinda – Over capacity dialami Rumah Tahanan (Rutan) Negara Klas IIA Samarinda, Jalan Wahid Hasyim 2, Samarinda Utara.
Menurut Kepala Divisi Permasyarakatan (Kadivpas) Kanwil Kaltim Kaltara Marselina Budiningsih, Kaltim memiliki 12.432 warga binaan yang terdiri dari narapidana dan tahanan.
“Seharusnya dari jumlah tersebut isinya hanya 3.586 napi, kita mengalami over capacity 347%,” ungkapnya yang ditemui di Rutan Klas IIA Samarinda, Rabu (8/1/2020).
Ia mengklaim penjara anak tidak mengalami over capacity.
“Karena tidak banyak. Kita sudah berusaha dengan berbagai hal dengan menghubungi pemerintah daerah setempat untuk dibantu. Seperti di Tarakan, lapas yang dulu akan direnovasi. Itu yang baru kelihatan dan tinggal diresmikan,” katanya.
Marselina menyatakan sejauh ini upaya internal yang dilakukan ialah crash program.
“Jadi yang sudah 2/3 kita inventarisasi semuanya. Namun banyak yang tidak bisa keluar karena jaminan keluarga. Kita pelajari dengan ahli yang khusus dibidangnya, akhirnya kita buat jaminan dari pegawai Balai Pemasyarakatan (Bapas),” jelasnya.
Ia menegaskan, selama itu tidak dilakukan, narapidana dan tahanan akan tidak bisa keluar.
“Yang sudah layak untuk keluar itu banyak, tapi karena tidak ada jaminan itu. Akhirnya kita turun dan melihat langsung. Nanti akan ada program kedua hingga 31 Maret 2020, disitu akan banyak (narapidana atau tahanan) yang akan keluar,” terangnya.
Untuk pengamanan, ia mengaku jumlah pegawai lapas itu kurang.
“Jika dibicarakan tidak akan selesai. Tapi kami punya solusi yang lain. Kami mengoptimalkan Satuan Operasional Kepatuhan Internal (Satopspatnal) dalam arti mulai dari penjagaan di depan sampai di belakang, mereka harus mengikuti standar kerjanya,” tambahnya.
Lebih lanjut, Marselina menyampaikan kanwil memberlakukan Standard Minimum Rules yang digunakan penjara sedunia.
“Indikatornya juga dipakai Direktorat Pemasyarakatan, menjadi standarnya Intelijen Pemasyarakatan. Sebelum diwajibkan, kita sudah lebih dahulu mewajibkan,” pungkasnya.