Insitekaltim, Samarinda — Wakil Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) Seno Aji menegaskan kualitas lulusan menjadi faktor utama dalam daya serap kerja, bukan semata status sekolah ikatan dinas.
Hal itu disampaikannya saat meresmikan rehabilitasi Gedung Perkuliahan Program Sarjana (S1) Pemerintahan Integratif (PIN) Universitas Mulawarman (Unmul) Jumat, 30 Januari 2026.
Gedung yang berlokasi di Jalan Kelian, Samarinda atau eks Gedung Dinas Pekerjaan Umum (PU) kini tampil dengan wajah baru yang lebih modern dan representatif. Fasilitas tersebut diharapkan menjadi pusat pembinaan calon aparatur pemerintahan muda yang kompeten dan berdaya saing.
Seno Aji menyampaikan, meskipun S1 PIN Unmul tidak berstatus sebagai sekolah ikatan dinas seperti Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), peluang lulusannya untuk terserap di instansi pemerintahan tetap terbuka luas.
“Kompetensi dan kualitas itu tidak bisa dibohongi. Saya yakin lulusan S1 PIN akan dibutuhkan oleh pemerintah daerah di berbagai level, baik di kota, kabupaten, bahkan hingga luar Kaltim,” ujarnya.
Menurutnya, pembangunan gedung perkuliahan tersebut tidak hanya berorientasi pada penyediaan sarana fisik, tetapi juga menjadi investasi jangka panjang dalam mencetak sumber daya manusia unggul yang siap mengabdi di berbagai wilayah.
Sementara itu, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kaltim AM Fitra Firnanda menjelaskan, proyek rehabilitasi gedung S1 PIN Unmul telah dikawal sejak 2024 dan dilaksanakan dalam dua tahap guna memastikan kenyamanan serta kelayakan fasilitas bagi mahasiswa.
Saat ini, kawasan kampus S1 PIN Unmul telah dilengkapi dengan gedung perkuliahan empat lantai, asrama putra tiga lantai, asrama putri dua lantai, gedung administrasi, gedung serbaguna, serta fasilitas keamanan berupa pos jaga.
Peresmian gedung tersebut turut dihadiri Asisten Perekonomian Setda Provinsi Kaltim Ujang Rachmat, Anggota DPRD Kaltim Darlis Pattalongi, jajaran pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD), serta sivitas akademika Universitas Mulawarman.
Kehadiran para pemangku kepentingan ini mencerminkan dukungan kuat pemerintah daerah terhadap penguatan pendidikan dan pengembangan sumber daya manusia di bidang pemerintahan.
