Insitekaltim, Samarinda – Menjelang hadirnya bulan ramadan, seluruh sekolah di Indonesia menunggu arahan pemerintah pusat untuk kebijakan pembelajaran di sekolah pada bulan ramadan.
Anggota Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Samarinda Ismail Latisi menilai beragam opsi yang diciptakan untuk sekolah merupakan solusi yang mampu memudahkan sekolah sesuai keadaan di lapangan.
“Karakter sekolah satu dengan lainnya pasti berbeda. Jadi, jika diberikan opsi, sekolah bisa memilih cara yang paling sesuai sehingga lebih mudah diimplementasikan,” ungkap Ismail Latisi pada Selasa, 21 Januari 2025 di Halaman Gor Segiri, Samarinda.
Meski begitu, Ismail mengingatkan saat ini implementasi kebijakan pemerintah pusat masih perlu dikaji lebih lanjut. Hal ini dikarenakan regulasi dan petunjuk teknis (juknis) dari kementerian belum sepenuhnya diterbitkan.
“Kita belum melihat implementasinya di lapangan karena, berdasarkan pernyataan menteri, siswa tidak diliburkan penuh selama bulan ramadan,” paparnya.
Artinya, selama satu bulan sekolah tidak meliburkan penuh. Tetapi menghadirkan pembelajaran ramadan. Sekolah juga diharapkan dapat segera menyesuaikan jika ada perubahan.
Melalui berbagai opsi yang dihadirkan, dirinya berharap akan memberikan kebebasan bagi sekolah untuk menyesuaikan kebijakan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masing-masing.
Selanjutnya, sekolah juga diminta untuk mendorong pembelajaran yang relevan dengan suasana ramadan. Salah satunya dengan mengadakan program-program tahunan sebelumnya seperti pesantren ramadan atau kegiatan yang menekankan nilai ibadah terkhusus bagi siswa yang beragama Islam.
“Minimal ada pembelajaran awal ramadan yang fokus pada penguatan nilai-nilai keimanan dan ketakwaan,” imbuhnya.
Tidak kalah penting dirinya menyampaikan harapannya agar momentum bulan ramadan nantinya akan menjadi momentum yang bermanfaat, tidak hanya untuk penguatan spiritual siswa. Tetapi juga dengan tetap meningkatkan produktifitas selama bulan ramadan dengan menuntut ilmu.
