Insitekaltim, Samarinda – Rencana pembangunan jalan pendekat menuju Bandara APT Pranoto kembali mengalami penundaan. Anggota Komisi III DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) Subandi mengungkapkan penundaan tersebut berkaitan langsung dengan kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan dalam program prioritas Pemprov Kaltim.
Saat ditemui usai rapat dengar pendapat bersama UPTD Wilayah II Dinas PUPR Pera di Gedung E DPRD Kaltim, Senin 19 Mei 2025, Subandi menjelaskan jalan yang dimaksud merupakan akses penting yang menghubungkan kawasan Bayur dan Batu Besaung menuju Bandara APT Pranoto Samarinda.
“Pembebasan lahannya sudah selesai. Rencana awal, tahun 2026 sudah bisa dilalui kendaraan. Tapi karena ada efisiensi dan penyesuaian program prioritas, akhirnya pembangunan jalan itu dipending,” ucap Subandi.
Menurutnya, proyek tersebut seharusnya menjadi salah satu solusi utama untuk mengurai kemacetan menuju Bandara APT Pranoto, khususnya saat musim hujan dan ketika arus kendaraan meningkat. Jalur alternatif tersebut dinilai strategis dalam mendukung konektivitas transportasi udara dari dan ke Kota Samarinda.
Tak hanya soal jalan menuju bandara, Subandi juga menyoroti minimnya anggaran dan peralatan yang dimiliki UPTD Wilayah II Dinas PUPR Pera yang membawahi wilayah Samarinda, Kukar, dan Mahakam Ulu (Mahulu).
“Anggaran mereka hanya sekitar Rp28 miliar, dan itu masih dibagi untuk tiga wilayah. Sementara BBM saja sudah menyerap Rp10 miliar. Sisanya tak seberapa untuk perawatan jalan,” ungkapnya.
Selain keterbatasan anggaran, UPTD juga kekurangan alat berat. Berdasarkan data LKjIP Dinas PUPR Pera tahun 2024, UPTD Wilayah II hanya memiliki 3 unit eksavator, 3 motor grader, 2 vibrator roller, dan beberapa kendaraan penunjang lainnya. Akibatnya, petugas lapangan harus saling meminjam alat lintas wilayah untuk menutupi kekurangan.
“Mereka harus berbagi eksavator, karena jumlahnya terbatas. Kalau rusak atau dipakai di wilayah lain, otomatis pekerjaan jadi tertunda,” jelas Subandi.
Ia juga menyinggung beberapa titik rawan seperti Jalan H.A.M Rifaddin dan Kilometer 28 Batuah, yang menjadi penghubung utama antarwilayah dan kerap rusak berat saat intensitas hujan tinggi.
“Meski statusnya jalan nasional, kami tetap minta BBPJN turun tangan untuk perbaikan cepat. Masyarakat tidak bisa menunggu,” katanya.
Subandi menutup pernyataannya dengan menekankan pentingnya peningkatan alokasi anggaran untuk UPTD agar mampu menjawab kebutuhan infrastruktur dasar yang masih menjadi keluhan utama warga.
“Solusinya satu, kita harus perjuangkan peningkatan anggaran. Kalau tidak, UPTD tak akan mampu bergerak maksimal. Sementara keluhan di masyarakat terus datang,” pungkasnya.
