Insitekaltim, Samarinda – Anggota DPRD Kaltim Salehuddin menyoroti kendala yang dihadapi kelompok tani, nelayan dan pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) dalam mengakses bantuan dari pemerintah provinsi.
Salehuddin menyatakan keprihatinannya terkait prosedur birokrasi yang dinilai terlalu rumit dan menjadi hambatan bagi mereka yang membutuhkan dukungan untuk mengembangkan usahanya.
“Banyak kelompok tani dan nelayan yang merasa bantuan provinsi sulit diakses, terutama karena kelengkapan administrasi yang diminta terlalu banyak dan memberatkan,” kata Salehuddin, Rabu (6/11/2024).
Menurutnya, persyaratan yang rumit justru berpotensi membuat kelompok-kelompok ini kesulitan dalam memenuhi kelengkapan yang diminta, sehingga tujuan bantuan untuk mendukung perekonomian mereka menjadi kurang efektif.
Ia menambahkan bahwa situasi ini seharusnya menjadi evaluasi otomatis bagi pemerintah daerah agar distribusi bantuan lebih tepat sasaran dan mudah diakses.
“Seharusnya, ada penyederhanaan proses bagi kelompok tani, nelayan dan UMKM di kabupaten/kota. Proses yang lebih simpel bisa membantu mereka lebih cepat mendapatkan dukungan,” sebutnya.
Lebih lanjut, Salehuddin mendesak agar sistem distribusi bantuan dievaluasi kembali, mengingat pentingnya sektor pertanian dan kelautan dalam mendorong perekonomian daerah. Pemerintah diminta untuk mempermudah proses administrasi agar bantuan dapat segera tersalurkan tanpa hambatan berarti.
“Jika proses administrasi lebih mudah, tentunya kelompok tani dan nelayan bisa lebih cepat menerima bantuan, yang mana akan mendukung keberlanjutan usaha mereka,” ujar Salehuddin.
Ia berharap evaluasi ini menjadi prioritas bagi pemerintah provinsi agar bantuan yang seharusnya mendukung usaha masyarakat dapat tersampaikan dengan efektif dan tepat sasaran.
