Insitekaltim, Samarinda — Usulan Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kalimantan Timur (Kaltim) agar Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) digelar setiap dua tahun sekali mendapat respons positif dari Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kaltim.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dispora Kaltim Rasman Rading menilai, pelaksanaan Porprov dua tahunan memiliki sejumlah manfaat, terutama dalam efisiensi anggaran, serta menjaga kesinambungan pembinaan atlet.
“Itu juga baik. Cuma memang itu mengurai biaya karena daerah tidak harus lagi membangun-bangun fisik. Manfaatkan venue-venue yang tersedia,” ujar Rasman di Samarinda, Selasa, 15 September 2026.
Menurutnya, pelaksanaan Porprov dalam rentang waktu dua tahun juga dapat menjaga intensitas atlet agar tidak terputus setelah mengikuti sebuah ajang olahraga.
Dengan adanya kompetisi yang lebih rutin, atlet dinilai akan memiliki target pembinaan yang berkelanjutan. Para atlet dapat terus menjalani latihan dan persiapan karena dalam dua tahun berikutnya sudah menunggu kejuaraan yang harus dihadapi.
“Intensitas para atlet itu tidak hilang begitu saja setelah itu. Jadi dalam dua tahun terakhir itu dia selalu latihan karena nanti ada kejuaraan,” jelasnya.
Meski demikian, Rasman menilai tidak semua cabang olahraga harus dipertandingkan dalam setiap penyelenggaraan Porprov dua tahunan. Menurutnya, perlu ada skala prioritas terhadap cabang olahraga tertentu.
“Memang cabang-cabang olahraga tidak semua cabang olahraga. Cabang-cabang olahraga yang dipertandingkan di Olimpiade itu yang paling khusus,” jelasnya.
Rasman juga menyatakan Dispora Kaltim siap mendukung apabila terdapat kebijakan untuk mengubah pelaksanaan Porprov menjadi dua tahun sekali.
Ia menyebut keinginan tersebut sejalan dengan perhatian Pemerintah Provinsi Kaltim terhadap peningkatan prestasi olahraga daerah. Namun, menurutnya, pembiayaan dan keberlanjutan program olahraga tidak bisa hanya dibebankan kepada pemerintah.
“Ya tentu. Pak Gubernur punya keinginan kuat, tapi bukan hanya Pemerintah Provinsi. Harus juga kolaborasi dengan pihak swasta yang selama ini mengeruk keuntungan di Kalimantan,” tegasnya.
