Insitekaltim, Samarinda — Ketua DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) Hasanuddin Mas’ud menilai jumlah 160 pokok pikiran (pokir) yang diusulkan DPRD masih relevan dan seharusnya tidak dibatasi secara drastis.
Hal ini merespons perbedaan pandangan antara pemerintah provinsi yang mengusulkan pembatasan menjadi 25 program, dengan DPRD yang tetap menginginkan 160 usulan tetap dipertahankan.
Menurut Hasanuddin, pokir pada dasarnya merupakan “kamus usulan” yang menampung aspirasi masyarakat, sehingga jumlahnya wajar jika banyak.
“Kalau kamus usulan biar banyak tidak masalah. Persoalannya nanti bisa terisi atau tidak, itu tergantung kemampuan anggaran,” katanya saat ditemui di Gedung E DPRD Kaltim, Jalan Teuku Umar, Senin, 6 April 2026.
Ia menjelaskan, usulan pokir umumnya berasal dari kebutuhan dasar masyarakat, seperti perbaikan jalan, bantuan nelayan berupa mesin kapal, hingga dukungan sektor pertanian seperti bibit.
Namun demikian, realisasi pokir tetap harus mempertimbangkan kondisi fiskal daerah yang saat ini belum sepenuhnya stabil.
Hasanuddin juga menyinggung bahwa program pemerintah daerah sebenarnya sudah cukup besar, terutama jika mengacu pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang mencakup berbagai sektor seperti pendidikan, kesehatan, hingga infrastruktur.
Hanya saja, menurutnya, program tersebut belum dirinci secara detail sehingga terkesan lebih kecil dari yang sebenarnya.
Terkait polemik ini, DPRD Kaltim berharap akan ada titik temu dalam pertemuan bersama Gubernur yang dijadwalkan dalam waktu dekat.
“Harapannya nanti bisa dicari jalan tengah, antara kebutuhan masyarakat dan kemampuan anggaran daerah,” pungkasnya.
