Insitekaltim, Samarinda – DPRD Kabupaten Kutai Barat (Kubar) melakukan kunjungan kerja ke DPRD Provinsi Kalimantan Timur, Kamis 21 Agustus 2025. Agenda kunjungan ini fokus membahas persoalan plasma sawit yang tak berjalan sesuai ketentuan serta masalah tambang, khususnya jalan hauling yang dinilai membahayakan masyarakat.
Wakil Ketua DPRD Kaltim, Ekti Immanuel menerima langsung rombongan Tim II DPRD Kubar yang terdiri dari 30 orang anggota pansus sawit dan pansus tambang. Ia menuturkan, kedatangan mereka tidak hanya sebagai bagian fungsi pengawasan, tetapi juga untuk mencari dukungan kelembagaan agar penyelesaian persoalan di daerah bisa lebih cepat.
“Di Kubar, persoalan sawit ini banyak perusahaan yang tidak komitmen terhadap kewajiban plasma 20 persen. Selain itu, ada kisruh soal ganti rugi lahan. Masyarakat mengaku dirugikan karena lahan yang mereka miliki masuk izin perusahaan, sementara patok sawit, bahkan sampai ke tengah kampung,” ujar Ekti usai menerima rombongan.
Selain plasma, Pansus Tambang DPRD Kubar juga menyoroti persoalan keselamatan jalan hauling yang melintas di wilayah mereka. Minimnya pengawasan menyebabkan jalur tambang rawan kecelakaan lalu lintas.
“Beberapa kali terjadi insiden di jalan kabupaten akibat hauling tambang yang tidak ada pos penjagaan. Ini persoalan serius yang mereka sampaikan kepada kita di provinsi,” tambah politisi Gerindra itu.
Menurutnya, keberadaan pansus sawit dan tambang DPRD Kubar merupakan langkah tepat dalam mengawal aspirasi masyarakat. Namun, hasil kerja pansus itu perlu ditindaklanjuti secara menyeluruh sebelum diparipurnakan agar solusi yang dihasilkan betul-betul tuntas.
“Saya sangat setuju dengan adanya pansus sawit dan tambang di Kubar. Selama prosesnya dijalankan dengan baik, hasilnya bisa jadi rekomendasi yang kuat, dan kami di provinsi siap mengawal,” tegasnya.
Ekti juga menilai kunjungan DPRD Kubar bukan hanya membahas substansi masalah, tetapi juga mempererat hubungan kelembagaan. Terlebih dirinya merupakan wakil rakyat dari daerah pemilihan Kutai Barat dan Mahakam Ulu.
“Pertemuan seperti ini saya rindukan, karena sekaligus jadi ajang silaturahmi. Apa yang mereka sampaikan akan kami teruskan ke pemerintah provinsi dan gubernur agar ada tindak lanjut nyata,” jelasnya.
Kunjungan kerja Tim II DPRD Kubar ini diharapkan dapat memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan provinsi dalam mengatasi masalah klasik plasma sawit dan tambang. Pasalnya, kedua isu tersebut selama ini menjadi sumber konflik berkepanjangan yang merugikan masyarakat.
“Tujuan akhirnya tentu kesejahteraan masyarakat Kubar. Plasma sawit harus berjalan, lahan masyarakat jangan dirugikan, dan tambang juga harus taat aturan agar tidak membahayakan warga,” pungkas Ekti.