Insitekaltim,Samarinda – Staf Ahli Bidang Pembangunan Daerah Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Ferry Irawan menegaskan meskipun perkembangan ekonomi usaha mikro kecil menengah (UMKM) belum maksimal, namun dalam aspek penyerapan tenaga kerja justru berkontribusi besar.
“Kalau dilihat dari ukuran tenaga kerja 97 persen total penyerapan tenaga kerja kita itu dari UMKM,” tegasnya pada Rabu, (27/3/2024) di GOR 27 September Universitas Mulawarman usai menghadiri Seminar Nasional bertajuk Bersama Ekonomi Syariah Dalam Upaya Memajukan UMKM 2024.
Seiras dengan itu, UMKM di Kaltim pun jumlahnya terus meningkat sejak tahun 2021 hingga 2023 lalu.
Pada kelompok usaha mikro di tahun 2021 terdapat 334.483 unit, di 2022 meningkat 341.157 unit dan di tahun 2023 kembali meningkat 429.939 unit. Pada usaha kecil di tahun 2021 terdapat 9.459 unit kemudian di tahun 2022 meningkat 9.466 unit dan 2023 terdapat 28.073 unit. Dan pada usaha menengah di tahun 2021 terdapat 598 unit lalu 2022 meningkat menjadi 651 unit dan di tahun 2023 meningkat 2.135 unit.
Ferry juga menjelaskan bahwa saat ini UMKM bergerak tidak maksimal dikarenakan kurangnya pengetahuan mengenai adanya bantuan yang disediakan oleh pemerintah.
“Jadi mungkin peran UMKM masih kecil karena mereka belum sepenuhnya aware (mengetahui) mengenai fasilitas pemerintah bagi usaha untuk UMKM itu,” jelasnya.
Sehingga menurutnya, ketika pelaku UMKM telah banyak mengenal dan mengerti maka perekonomian akan terbantu dan berkembang secara bertahap.
Oleh karena itu ia menjabarkan, seminar ini dilaksanakan sebagai upaya sosialisasi dan sarana kolaborasi Kemenko RI dengan Forum Silaturahim Studi Ekonomi Islam (FoSSEI) dan Universitas Mulawarman untuk menyebarluaskan informasi mengenai bantuan UMKM.
“Kami bersama dengan FoSSEI dan Universitas Mulawarman ini bekerja sama untuk menyosialisasikan peran UMKM,” ujarnya.
Di sisi lain, Rektor Rektor Universitas Mulawarman (Unmul) Prof Abdunnur mengungkapkan keterbukaannya terhadap edukasi yang dilakukan baik dari pemerintah maupun FoSSEI mengenai ekonomi syariah dan UMKM.
“Saya pikir komitmen keterbukaan harus kita mulai secara bersama termasuk memulai langkah-langkahnya,” ucap Abdunnur.
