Insitekaltim, Samarinda – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) memastikan proses pengembalian mobil dinas Gubernur kepada pihak penyedia sedang berjalan dan ditargetkan rampung sebelum akhir Maret 2026.
Hal tersebut disampaikan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kaltim Muhammad Faisal dalam keterangannya di Ruang Wiek Diskominfo Prov. Kaltim, Jalan Basuki Rahmat Kota Samarinda Senin, 2 Maret 2026.
Faisal menjelaskan, gubernur yang baru saat ini belum memiliki kendaraan operasional roda empat yang definitif. Sementara kendaraan yang tersedia merupakan mobil eks gubernur sebelumnya yang dinilai kurang optimal untuk mendukung mobilitas kepala daerah.
“Bapak Gubernur ini mobilitasnya cukup tinggi. Hampir setiap minggu bahkan dua minggu sekali turun langsung ke lapangan untuk meninjau infrastruktur hingga ke pelosok daerah,” ujarnya.
Ia mengungkapkan, pada Jumat lalu telah dilakukan rapat bersama Sekretaris Daerah, Biro Umum, Satpol PP, dan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) guna membahas kemungkinan pengembalian kendaraan baru kepada penyedia.
Hasilnya, pengembalian dinyatakan memungkinkan sepanjang pihak penyedia bersedia menerima kembali unit tersebut. Pada Sabtu, surat resmi pengembalian dikirimkan kepada penyedia, yakni CP Avisa, dan pada 28 Februari pihak penyedia menyatakan kesediaannya menerima kembali kendaraan tersebut.
“Surat balasan dari penyedia sudah kami terima. Insyaallah dalam waktu satu bulan ini mobil akan diserahkan kembali secara resmi,” jelas Faisal.
Sesuai ketentuan, setelah berita acara serah terima ditandatangani, pihak penyedia memiliki waktu maksimal 14 hari untuk menyetorkan kembali dana ke kas daerah.
Pemprov Kaltim menargetkan proses ini selesai paling lambat 20–22 Maret 2026, mengingat batas akhir penyusunan laporan keuangan pemerintah provinsi jatuh pada 30 atau 31 Maret.
“Kami ingin laporan keuangan pemerintah provinsi tetap baik dan transparan, sehingga pengembalian dana bisa tercatat sebelum batas waktu,” tambahnya.
Sementara itu, terkait operasional gubernur, Faisal menegaskan tidak ada kendala berarti. Gubernur bersedia menggunakan kembali mobil operasional lama. Bahkan, dalam kondisi mendesak, gubernur juga siap menggunakan kendaraan pribadi.
“Beliau memang senang turun langsung ke daerah, bahkan sering menyetir sendiri karena ingin merasakan langsung kondisi medan di lapangan,” ungkap Faisal.
Adapun unit mobil baru yang sebelumnya dipesan saat ini masih berada di Jakarta karena proses administrasi dan pelat nomor kendaraan belum selesai.
Ke depan, Pemprov Kaltim akan kembali mendiskusikan jenis kendaraan operasional yang sesuai dengan kebutuhan dan medan tugas gubernur.
