Insitekaltim, Samarinda – Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda menyiapkan pengisian sejumlah jabatan struktural yang saat ini masih kosong secara serentak. Wali Kota Samarinda mengatakan, pihaknya memilih menunggu adanya pejabat yang memasuki masa pensiun pada awal September agar seluruh formasi dapat sekaligus diisi.
“Di awal September ada lagi pejabat di lingkungan pemerintah yang memasuki usia pensiun. Daripada kita dua-tiga kali merombak, lebih baik kita tunggu di awal September, supaya formasinya langsung kita isi semua,” ujarnya di DPRD Kota Samarinda, Jumat, 14 Agustus 2026.
Ia mengungkapkan, persiapan pengisian jabatan tersebut sudah dilakukan. Setelah formasi ditata, pengisian jabatan struktural yang masih kosong akan dilakukan secepatnya.
“Insyaallah, setelah itu kita akan langsung melakukan pengisian terhadap pejabat struktural yang hari ini masih kosong,” jelasnya.
Pengisian jabatan tetap wajib menggunakan mekanisme manajemen talenta. Menurutnya, penempatan pejabat harus berdasarkan kompetensi dan kinerja, tanpa faktor politik maupun kepentingan di luar penilaian objektif.
“Wajib, tetap wajib memakai manajemen talenta. Tidak ada jual-beli jabatan, tidak ada penyalahgunaan di luar faktor-faktor kompetensi dan kinerja, tidak ada faktor-faktor politis,” tegasnya.
Pejabat yang saat ini berstatus pelaksana tugas (Plt) juga akan menjadi bagian dari penilaian. Namun, status sebagai Plt tidak otomatis membuat pejabat tersebut diangkat menjadi definitif.
Kinerja selama menjalankan tugas sebagai Plt, kompetensi manajerial, serta kedisiplinan akan menjadi pertimbangan. Evaluasi tersebut juga menjadi bagian dari pemetaan untuk melihat pejabat yang paling sesuai ditempatkan pada masing-masing perangkat daerah.
Ia menambahkan, hasil monitoring dan evaluasi kinerja serta kompetensi telah menunjukkan adanya Plt yang berpeluang mengisi jabatan definitif. Namun, ia belum menyebutkan jumlah maupun perangkat daerah yang dimaksud.
“Dalam hasil monitoring dan evaluasi kinerja dan kompetensi kita ada, cuma saya belum bisa sebut di mana dan berapa, tapi ada,” tuturnya.
Meski pengisian ditargetkan dilakukan serentak, terdapat sejumlah jabatan yang membutuhkan koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri, seperti Kepala Inspektorat dan Kepala Dukcapil.
“Secepatnya,” pungkasnya.
