Insitekaltim, Samarinda – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur terus berkomitmen meningkatkan kualitas dan daya saing tenaga kerja konstruksi di daerah. Gubernur Kaltim Dr H Rudy Mas’ud secara resmi membuka Pelatihan dan Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi (TKK) Ahli dan Fresh Graduate Tahap I bertempat di Gedung Olah Bebaya, Kompleks Kantor Gubernur Kalimantan Timur, Senin, 30 Juni 2025
Pelatihan ini dilaksanakan serentak di lima daerah yakni Samarinda, Balikpapan, Kutai Kartanegara, Penajam Paser Utara (PPU), dan Berau.
Dalam sambutannya, Gubernur Rudy Mas’ud menegaskan pentingnya kompetensi dan legalitas tenaga kerja konstruksi untuk menjamin mutu pembangunan infrastruktur di Kaltim. Ia menyebutkan bahwa saat ini terdapat 147 ribu tenaga kerja konstruksi di Kalimantan Timur, namun baru 34 ribu yang memiliki sertifikasi, dan hanya 17 ribu yang terdaftar dalam Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK).
“Ini berarti masih ada separuh lebih tenaga kerja konstruksi yang belum bersertifikat atau terdata resmi. Melalui program ini, kami berharap dukungan dari Kementerian PUPR bisa membantu lebih banyak tenaga kerja tersertifikasi, sesuai parameter yang ditetapkan pusat,” ujarnya.
Gubernur menekankan bahwa memiliki sertifikasi bukan hanya formalitas, tetapi menjadi syarat wajib untuk bekerja di proyek-proyek strategis seperti APBN dan APBD. Tenaga kerja yang belum memiliki sertifikat akan diprioritaskan untuk mengikuti pelatihan serupa di tahun-tahun berikutnya.
“Kompetensi itu harus betul-betul diukur. Infrastruktur ini bahaya kalau tidak dikerjakan sesuai standar. Bisa menghilangkan nyawa banyak orang jika kualitasnya tidak terjamin. Itulah pentingnya sertifikasi,” tegasnya.
Ia mencontohkan, Kantor Gubernur Kaltim yang dibangun sejak tahun 1984 hingga kini masih berdiri megah dan kokoh.
“Kalau dulu saja bisa, maka ke depan harus lebih baik. Pelatihan ini menjadi fondasi untuk membangun kualitas yang tinggi, sesuai standar struktur internasional,” tambah Rudy.
Kaltim sendiri saat ini menempati peringkat ketiga nasional sebagai penyumbang Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di sektor konstruksi. Karena itu, pelatihan ini tidak hanya menjadi kegiatan rutin teknis, tapi juga bagian dari strategi jangka panjang menjaga kualitas infrastruktur dan memperkuat daya saing daerah.
Gubernur juga menyebut pelatihan ini sebagai langkah strategis untuk mengurangi kesenjangan keterampilan, membuka lapangan kerja baru, serta memastikan pembangunan berjalan berkelanjutan dan terukur.
“Tenaga kerja konstruksi yang hadir di pelatihan ini kita siapkan agar benar-benar mampu dan bertanggung jawab dalam pekerjaannya,” kata Rudy.
Sebanyak 801 peserta dari lima daerah mengikuti kegiatan ini, terbagi dalam dua kelompok utama yaitu tenaga ahli dan lulusan baru. Pelatihan ini gratis dan menjadi bagian dari program tahunan pemerintah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di sektor konstruksi.
Sementara itu, Kepala Dinas PUPR Kaltim Aji Muhammad Fitra Firnanda dalam sambutannya menambahkan, kolaborasi antara PUPR pusat dan Pemprov Kaltim menjadi kunci sukses pelaksanaan kegiatan ini.
Ia menekankan bahwa Kaltim memiliki potensi besar sebagai wilayah kepulauan yang membutuhkan infrastruktur tidak hanya darat, tapi juga kemaritiman dan perkapalan.
“Penting dipahami, sektor konstruksi di Kaltim memiliki peran strategis. Maka tenaga kerja harus kompeten, agar pembangunan berjalan dengan aman dan maksimal,” ujar Nanda.
Meski belum sepenuhnya tenaga kerja konstruksi memiliki sertifikat resmi, Nanda mengaku optimis Kaltim dapat terus menambah angka tersebut secara signifikan.
Dengan terlaksananya kegiatan ini, Kaltim menunjukkan keseriusannya dalam membangun infrastruktur berkualitas tinggi dan menyiapkan fondasi sumber daya manusia yang kuat di sektor konstruksi. Pemerintah berharap kegiatan serupa terus berlanjut dan menjadi standar pembangunan di Benua Etam.(Adv/DiskominfoKaltim)
Editor: Sukri
