Reporter : Romi – Editor : Redaksi.
Insitekaltim, Bontang – Fraksi Gerindra- Berkarya memberikan pandangan umum terhadap Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (R-APBD), Tahun Anggaran 2020, Rabu (30/10/2018) pagi lalu.
Pandangan umum dibacakan oleh Raking, Anggota Fraksi Gerindra – Berkarya.
Raking memaparkan, Kota Bontang perlu mengantisipasi terhadap anggaran belanja daerah mengenai penambahan atau kenaikan tunjangan Pegawai Negeri Sipil (PNS).
Menurutnya, Pemerintah kota harus lebih mengutamakan program bagi warga miskin.
“Warga miskin perlu diutamakan, mengingat kesejahteraannya masih jauh dari harapan dan pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) harus selaras,” kata Raking.
Lebih lanjut, Raking lewat fraksinya, menekankan kepada pemerintah kota, untuk lebih ketat dalam melakukan pengawasan terhadap Program Dua Ratus Juta (Poduta).
“Perencanaan sampai pelaksanaan kegiatan itu harus diperhatikan. Agar sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan masyarakat,” lanjutnya.
Hal itu, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 69 Tahun 2010 dan Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010, Tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Semakin tinggi pendapatan maka jumlah insentif pajak juga semakin meningkat.
Pihaknya juga meminta pemerintah Kota Bontang untuk segera mencari solusi untuk beberapa sekolah yang masih menggunakan ruangan belajar secara bergantian atau 2 atau 3 shift, yang menjadi temuan DPRD saat rapat kerja bersama OPD terkait.
“Pemkot Bontang khususnya dibidang pendidikan untuk mengambil langkah konkrit terhadap penambahan atau pembangunan ruang kelas sesuai dasar peraturan bahwa APBD sebanyak 20 persen dialokasikan untuk pendidikan,” tegasnya.
Dibidang kesehatan, Fraksi Gerindra – Berkarya menyarankan eksekutif untuk lebih kreatif terhadap penanganan bidang kesehatan dan pelayanan serta atas kebijakan kesehatan yang terkesan jauh dari program pemerintah kota, yakni Bontang Sehat. Anggaran untuk alokasi kesehatan sebesar 10 persen.