Insitekaltim, Samarinda – Di saat pertumbuhan ekonomi melambat, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur justru mencatatkan capaian positif dalam penurunan angka kemiskinan. Gubernur Kaltim, Rudy Mas’ud, menegaskan bahwa penguatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan percepatan realisasi program menjadi strategi penting menjaga kesejahteraan masyarakat.
“Hebat Kaltim bisa menurunkan kemiskinan, walaupun pertumbuhan ekonomi turun dibandingkan tahun 2024,” kata Rudy Mas’ud awal pekan tadi.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), pertumbuhan ekonomi Kaltim tahun 2025 berada di angka 4,53 persen, melambat dibandingkan 2024 yang mencapai 6,17 persen. Namun perlambatan tersebut tidak serta-merta diikuti kenaikan kemiskinan secara tahunan.
Pada September 2025, persentase penduduk miskin tercatat sebesar 5,19 persen. Angka ini memang naik tipis 0,02 persen poin dibanding Maret 2025 yang sebesar 5,17 persen. Tetapi secara tahunan, terjadi penurunan cukup signifikan dibanding September 2024 yang berada di angka 5,51 persen, atau turun 0,32 persen poin.
Secara jumlah, penduduk miskin pada September 2025 tercatat 202,04 ribu orang. Angka ini bertambah 2,33 ribu orang dibanding Maret 2025. Namun bila dibandingkan September 2024, jumlahnya justru turun 9,84 ribu orang.
Perbaikan paling terasa terjadi di wilayah perdesaan. Persentase kemiskinan desa pada September 2025 sebesar 7,24 persen, menurun dibanding Maret 2025. Jumlah penduduk miskin perdesaan juga turun 2,54 ribu orang, dari 87,63 ribu orang menjadi 85,09 ribu orang.
Sebaliknya, di wilayah perkotaan persentase kemiskinan September 2025 sebesar 4,31 persen, meningkat dibanding Maret 2025. Jumlahnya pun bertambah 4,87 ribu orang.
Adapun garis kemiskinan pada September 2025 tercatat sebesar Rp897.759 per kapita per bulan.
Menurut Rudy, capaian ini tidak boleh membuat pemerintah daerah berpuas diri. Ia menekankan pentingnya memperkuat PAD agar ruang fiskal semakin luas untuk membiayai pembangunan infrastruktur dasar dan layanan publik.
“Semakin banyak PAD yang bisa dikumpulkan, maka akan semakin banyak akses jalan, sekolah dan fasilitas kesehatan yang bisa dibangun,” tegasnya.
Ia juga mengingatkan agar seluruh perangkat daerah tidak memperlambat pelaksanaan program yang telah direncanakan dalam APBD.
“Pelayanan publik jangan ditunda-tunda. Kerjakan apa yang bisa dikerjakan, jangan tunggu apa yang bisa dikerjakan. Percepatan sudah harus dilakukan di awal tahun,” tandasnya.
Rudy meyakini perputaran cepat dana APBD akan mendorong aktivitas ekonomi, membuka lapangan kerja dan memberi dampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat.
Di tengah tantangan ekonomi yang kian kompleks, ia menilai bahwa keberhasilan menurunkan kemiskinan tidak semata-mata ditentukan oleh angka pertumbuhan, tetapi juga efektivitas kebijakan dan ketepatan intervensi pemerintah.