Normalisasi SKM, BWS Beri Batas Waktu Pemkot Hingga Akhir Maret

Reporter: Nada – Editori: Redaksi
Insitekaltim, Samarinda – Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda melakukan rapat koordinasi dengan Balai Wilayah Sungai (BWS) Kalimantan III guna membahas Program normalisasi Sungai Karang Mumus (SKM) yang akan kembali berlanjut. Rapat tersebut dilakukan di Ruang Rapat Lantai 2, Gedung Balai Kota, Jalan Kusuma Bangsa, Senin (17/2/2020).

Kepala Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu (SNVT) BWS Kalimantan III Zulfi Fakhroni mengatakan, ada empat sektor yang akan dilakukan normalisasi. Namun, keempat sektor tersebut masih ditempati banyak rumah yang berada dibantaran sungai.
“Proses relokasinya akan dilakukan Pemkot Samarinda. Hari ini kita memastikan bahwa mereka (Pemkot Samarinda) akan mengerjakan swakelola normalisasi sungai lagi. Nominalnya saya kurang paham nanti bisa tanya ke Pemprov, Dinas PUPR, Swakelola dan Korem,” ungkapnya.
Ia mengatakan, wilayah sekitar Pasar Segiri akan selesai penanganannya.
“Agar normalisasi Dinas PUPR Kota Samarinda sesuai dengan rencana. Mereka (Pemkot Samarinda) menjamin sebelum akhir Maret semua klir,” katanya.
Ia menyampaikan bahwa BWS akan dapat menyesuaikan.
“Biaya penurapan sebesar Rp 17 miliar. Kalau pengerukan itu Pemprov ke Kabid Sumber Daya Alam (SDA). Jadi kegiatannya dari Pemprov dan BWS, lokasinya di belakang Pasar Segiri,” terangnya.

Sementara itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Sugeng Chairuddin menambahkan, sampai saat ini, belum ada surat dari Menteri Hukum dan Ham (Menkumham).
“Hanya surat perintah dari Gubernur Kaltim Isran Noor untuk menyelesaikan lokasi yang berdampak banjir,” jelasnya.
Untuk rumah di bantaran SKM, ia menegaskan akan di bongkar. Anggaran yang disiapkan sebesar Rp 3 Miliar dan berawal dari RT 27 atau RT 28.
“Selanjutnya tentu pembongkaran. Sudah ada opsionalnya apa-apa saja termasuk ganti rugi dan appraisal. Tinggal tunggu kerja appraisal, itu selesai langsung kerja,” bebernya.
Untuk masalah pembebasan lahan atau penanganan sosial, sementara ini RT dan masyarakat juga sudah tahu
“Sisa tunggu saja. Anggaran Rp 3 miliar berasal dari bantuan provinsi yang dimasukan dalam batang tubuh APBD Kota Samarinda tahun ini. Kita tinggal gerak saja,” pungkasnya.