Reporter: Apriliani – Editor: Redaksi
Insitekaltim, Samarinda – Salah satu anggota Komisi II DPRD Provinsi Kaltim, Nidya Listiyono, membeberkan isu dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) terkait Perusahaan Daerah (Perusda) yang tidak berjalan, namun masih mendapatkan kucuran dana dari Pemprov Kaltim. RDP tersebut dilakukan pada hari Senin (02/12/2019).
Pemprov sebagai pemilik saham tentu berharap adanya profit dan pembagian deviden. Namun berdasarkan data, masih ada Perusda yang menuliskan nol rupiah dalam laporannya.
“Saya paham ada birokrasi di sana, ada politis di sana dan lain-lain,” sindirnya.
Belajar dari Pemda Surabaya, pemerintah bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang berkomitmen membentuk Perusda sehat kemudian go public, Tyo, sapaan akrabnya, turut menanyakan komitmen Biro Ekonomi terkait Perusda yang menghasilkan nol profit.
“Apakah mau di merger ataukah diakuisisi, atau dijual. Karena kalau dibuka kemudian tidak profit, mending enggak investasi. Bicara profit dalam ekonomi itu realistis,” ungkap salah satu anggota Fraksi Partai Golkar itu.
Terakhir, ia berharap agar pemerintah juga menetapkan orang-orang yang qualified dalam redaksi Perusda.
“Kalau bicara keuangan, saat ini ada OJK (Otoritas Jasa Keuangan). Maka harus ada sertifikasi OJK,” pungkasnya.
