Insitekaltim, Bali – Masalah sampah di Bali perhatian serius, terutama karena dampaknya terhadap lingkungan dan sektor pariwisata. Untuk membahas solusi konkret, Pengurus Daerah (Pengda) Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) Provinsi Bali menggelar Diskusi Publik bertajuk “Bali Bebas Masalah Sampah: Realistis atau Utopis?” di Inna Bali Heritage Hotel, Denpasar, Selasa, 25 Februari 2025.
Diskusi ini menghadirkan Ketua TP PKK Provinsi Bali Putri Suastini Koster sebagai keynote speaker, serta sejumlah panelis, di antaranya Plt Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Bali I Made Rentin, Wakil Dekan I Fakultas Kelautan dan Perikanan Universitas Udayana I Gede Hendrawan, dan Ketua Yayasan Bumi Kita I Wayan Askara. Acara dipandu oleh I Putu Wiradana dari JMSI Bali.
Ketua JMSI Bali Nyoman Ady Irawan dalam sambutannya menyampaikan bahwa diskusi ini bertujuan menggali pemikiran dan persepsi publik terhadap pengelolaan sampah di Bali.
“JMSI tidak hanya berperan dalam membangun kehidupan demokratis, tetapi juga berkontribusi dalam menyelesaikan permasalahan sosial, salah satunya sampah. Masalah ini bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga kita semua sebagai masyarakat Bali,” ujar Ady.
Dalam kesempatan yang sama, Ketua Dewan Pembina JMSI Bali, Tjokorda Oka Artha Ardana Sukawati atau yang akrab disapa Cok Ace, menyoroti dampak besar sampah terhadap sektor pariwisata, yang merupakan tulang punggung ekonomi Bali.
“Jika masalah sampah tidak ditangani serius, ini akan menjadi ancaman besar bagi Bali. Pariwisata sangat bergantung pada kebersihan dan keindahan lingkungan. Jika wisatawan melihat sampah berserakan, mereka bisa enggan datang kembali,” ungkap Cok Ace.
Ia menambahkan bahwa Bali membutuhkan regulasi yang lebih ketat serta sosialisasi yang lebih masif mengenai pengelolaan sampah, mulai dari tingkat rumah tangga hingga industri pariwisata.
“Kita harus serius dalam menangani sampah, baik di hulu maupun hilir. Pemerintah telah menyiapkan regulasi, sekarang yang diperlukan adalah kesadaran dan komitmen kita semua,” tegasnya.
Sementara itu, Ketua TP PKK Provinsi Bali Putri Suastini Koster mendorong peran desa dalam pengelolaan sampah di Pulau Dewata. Secara khusus, ia meminta bendesa atau pejabat di desa mempunyai visi untuk menangani masalah sampah.
Menurutnya, desa memiliki peran strategis dalam menjaga kebersihan lingkungan, sejalan dengan konsep Nangun Sat Kerthi Loka Bali yang menekankan keseimbangan alam dan budaya.
Tanpa kepemimpinan desa yang memiliki visi jelas dalam pengelolaan sampah, upaya besar pemerintah dalam menciptakan Bali yang bersih dan sehat akan sulit terwujud.
“Kalau desa tidak bisa menangani sampahnya sendiri, lantas mau berharap siapa? Pemerintah sudah menyediakan regulasi, bantuan, dan edukasi. Sekarang, tinggal bagaimana kepala desa dan bendesa adat mau bergerak atau tidak,” ujar istri Gubernur Bali periode 2025-2030 itu.
Putri Koster menegaskan bahwa pengelolaan sampah bukan sekadar urusan pemerintah provinsi atau kabupaten, tetapi harus dimulai dari desa. Ia juga meminta agar program pengelolaan sampah berbasis sumber dioptimalkan, termasuk pengolahan mandiri di desa sebelum berakhir di tempat pembuangan akhir.
“Kalau pemimpin desa tidak peduli, jangan salahkan kalau desanya kotor dan lingkungan tercemar,” imbuhnya.
Pernyataan Putri Koster ini menjadi tamparan bagi kepala desa dan bendesa adat yang masih mengabaikan isu sampah. Apalagi, dengan adanya regulasi dan program bantuan dari pemerintah, sudah tidak ada alasan bagi desa untuk membiarkan permasalahan sampah terus berlarut-larut.
Masyarakat pun diingatkan untuk lebih cerdas dalam memilih pemimpin yang benar-benar peduli pada lingkungan, bukan sekadar janji kosong saat kampanye.
“Mulai sekarang, tanyakan ke calon kepala desa, apa rencana mereka dalam mengelola sampah. Kalau tidak bisa jawab, cari yang lain! Jangan pilih kepala desa yang tidak mampu mengelola sampah di desanya sendiri,” pungkasnya.
