Insitekaltim, Jakarta – Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) mulai menyiapkan mekanisme pengisian jabatan wakil presiden setelah Gibran Rakabuming Raka mengundurkan diri. Presiden Prabowo Subianto selanjutnya diwajibkan mengajukan dua nama calon wakil presiden kepada MPR untuk dipilih melalui sidang paripurna.
Proses pemilihan tersebut harus diselesaikan paling lambat 60 hari setelah terjadi kekosongan jabatan. Ketentuan itu mengacu pada Pasal 8 Ayat (2) UUD 1945 dan Pasal 46 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD.
Sebelumnya, Prabowo telah menerima surat pengunduran diri Gibran yang diserahkan langsung di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis, 12 November 2026 lalu.
Prabowo mengaku menerima keputusan tersebut dengan berat hati. Meski demikian, dia menghormati dan mendukung keputusan yang diambil Gibran.
“Dengan berat hati, saya menerima surat tersebut, dan menghormati, serta mendukung keputusan yang telah beliau ambil,” ujar Prabowo dalam keterangan pers di Istana Merdeka.
Prabowo juga menyampaikan apresiasi atas kinerja Gibran selama mendampinginya menjalankan pemerintahan. Menurutnya, Gibran telah menjalankan tugas dengan baik, termasuk memantau pelaksanaan program pemerintah dan kondisi masyarakat secara langsung.
“Saya merasa terbantu. Beliau telah menjalankan tugas tersebut dengan baik,” tuturnya.
Usai bertemu Prabowo Subianto, Gibran mendatangi Kompleks Parlemen Senayan untuk menyerahkan surat pengunduran diri kepada pimpinan MPR. Ketua MPR Ahmad Muzani menyampaikan, Gibran meminta agar proses pengunduran dirinya segera ditindaklanjuti.
Menindaklanjuti permintaan tersebut, MPR akan menggelar rapat pimpinan sebelum melanjutkan pembahasan melalui rapat gabungan bersama pimpinan fraksi dan kelompok Dewan Perwakilan Daerah (DPD).
Muzani menjelaskan, Presiden memiliki waktu 14 hari sejak menerima surat permintaan dari MPR untuk mengusulkan dua nama calon wakil presiden. Selanjutnya, MPR akan memeriksa persyaratan calon sebelum melaksanakan sidang pemilihan.
“Sejak sekarang MPR punya waktu 60 hari untuk menyiapkan proses tersebut,” ucapnya.
Di sisi lain, pengunduran diri Gibran turut berdampak terhadap agenda politik di DPR. Rapat paripurna yang semula dijadwalkan Kamis untuk menindaklanjuti usulan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terhadap Gibran batal dilaksanakan.
Sebelumnya, sebanyak 120 anggota DPR dari delapan fraksi telah menandatangani usulan HMP. Usulan tersebut muncul di tengah polemik persyaratan pendidikan Gibran yang berkaitan dengan putusan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi.
Dengan pengunduran diri tersebut, perhatian lembaga legislatif kini beralih pada tahapan konstitusional untuk mengisi kekosongan jabatan wakil presiden.
