Insitekaltim, Samarinda — Persoalan utang pemerintah kepada pihak ketiga masih menjadi temuan dalam evaluasi kinerja sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda. Namun, kondisi tersebut tidak ditemukan pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (Damkar) Kota Samarinda.
Anggota Komisi III DPRD Kota Samarinda Abdul Rohim menyampaikan, berdasarkan hasil rapat evaluasi kinerja tahun anggaran 2025, Damkar justru mencatatkan kinerja pengelolaan anggaran yang dinilai tertib dan akuntabel.
“Dalam evaluasi ini, kami tidak hanya melihat capaian program, tapi juga mengecek apakah ada utang pemerintah kepada pihak ketiga. Di Damkar alhamdulillah tidak ditemukan adanya tunggakan,” ungkapnya Senin, 12 Januari 2026.
Menurutnya, pengecekan utang menjadi perhatian serius DPRD, mengingat pada beberapa OPD lain ditemukan tunggakan pembayaran dengan nilai yang cukup besar. Kondisi tersebut dikhawatirkan dapat berdampak pada keberlanjutan program dan kualitas pelayanan publik.
Selain persoalan utang, DPRD juga menyoroti tingkat serapan anggaran Damkar Samarinda sepanjang 2025. Berdasarkan laporan yang disampaikan, realisasi fisik dan realisasi keuangan Damkar tercatat berada di atas 90 persen.
“Yang kita bahas secara garis besar ada dua, evaluasi kinerja tahun 2025 dan perencanaan tahun 2026. Untuk 2025, realisasi fisik dan keuangannya sudah di atas sembilan puluh persen. Ini menunjukkan perencanaan dan pelaksanaannya berjalan efektif,” jelasnya.
Selanjutnya, tingginya serapan anggaran tanpa disertai utang menjadi indikator penting bahwa tata kelola keuangan Damkar berjalan dengan baik. Hal ini sekaligus menunjukkan adanya disiplin administrasi serta kehati-hatian dalam pengelolaan belanja daerah.
Ia menambahkan, capaian tersebut patut menjadi contoh bagi OPD lain, terutama di tengah meningkatnya tuntutan pelayanan publik yang membutuhkan dukungan anggaran yang dikelola secara transparan dan bertanggung jawab.
“Ketertiban administrasi keuangan ini penting. Jangan sampai program berjalan, tapi meninggalkan beban utang di belakang. Damkar menunjukkan pelayanan bisa berjalan optimal tanpa masalah keuangan,” tegasnya.
Ke depan, DPRD berharap capaian positif tersebut dapat terus dipertahankan dan ditingkatkan pada tahun anggaran berikutnya. Terlebih, Damkar memiliki peran strategis dalam pelayanan kedaruratan yang bersentuhan langsung dengan keselamatan masyarakat.
Dengan meningkatnya kebutuhan dan ekspektasi publik terhadap layanan pemadam kebakaran dan penyelamatan, Abdul Rohim menekankan pentingnya perencanaan anggaran yang matang agar kinerja Damkar tetap optimal dan berkelanjutan.