Insitekaltim,Surabaya – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian memimpin langsung upacara Peringatan Hari Otonomi Daerah XXVIII Tahun 2024 di halaman Balai Kota Surabaya, Kamis (25/4/2024). Peringatan tahun ini mengusung tema “Otonomi Daerah Berkelanjutan Menuju Ekonomi Hijau dan Lingkungan Hidup yang Sehat”.
Ia menguraikan tema yang diambil tahun dipilih karena betapa dalam beberapa waktu ke depan lingkungan dunia tidak dalam kondisi baik-baik saja.
Tito mengajak semua daerah di Indonesia memanfaatkan momentum peringatan tahun ini untuk memperkuat komitmen membangun keberlanjutan demi mewujudkan pembangunan ekonomi yang ramah lingkungan.
“Target peningkatan suhu kita tidak lebih dari dua derajat setiap tahun. Karena itu perlu pelestarian hutan dan alam untuk mencegah kenaikan temperatur lebih dua derajat. Belum lagi berefek pada elnino, lanina, banjir, longsor dan lainnya,” ungkap Mendagri.
Lebih jauh diterangkan Mendagri, konsekuensi yang saat ini tidak bisa dihindari adalah climate change (perubahan iklim) dan pemanasan global. Semua terjadi karena emisi yang berlebihan. Sebab itu, dunia dan termasuk Indonesia harus beradaptasi dengan pembangunan ramah lingkungan.
Dampak perubahan cuaca tidak bisa dianggap sepele. Bahkan menurut Mendagri akan lebih berat dari pandemi Covid-19.
“Kenaikan temperatur lebih 2 derajat setiap tahun akan mengancam keselamatan dunia,” bebernya.
Es di kutub utara akan mencair hingga menyebabkan peningkatan air laut, menimbulkan abrasi dan penurunan permukaan tanah di kawasan pesisir. Beberapa pulau di dunia bahkan diprediksi akan tenggelam.
“Dubai yang kota modern saja terhempas oleh badai dan banjir bandang. Ini semua efek gas rumah kaca,” tandasnya.
Karena itu ke depan harus dilakukan pengurangan penggunaan energi fosil dan mengubahnya menjadi renewable energy (energi terbarukan), hidro power (energi air), solar power (energi matahari) dan wind power (energi angin). Opsi lainnya adalah mendorong optimalisasi blue energy, yakni pemanfaatan energi dari kekuatan laut.
“Untuk itu, juga diperlukan terobosan kreatif dari para kepala daerah,” tegas Tito.
Mendagri juga memberi pesan lain terkait otonomi daerah. Bagi Tito, seperempat abad momentum otonomi daerah, Indonesia harus melakukan introspeksi dari implementasi otonomi daerah.
“Tujuan utama otonomi daerah itu ada dua, yaitu mencapai kesejahteraan dan demokrasi tetap berjalan dengan baik,” ungkap mantan Kapolri itu.
Hal-hal penting yang perlu diperhatikan lanjut Tito, pelayanan publik harus lebih efektif dan efisien, menekankan local wisdom (kearifan lokal) dan pengelolaan sumber daya manusia (SDM) dan sumber daya alam (SDA) secara bijak.
“Urusan konkuren yang diserahkan kepada daerah menjadi dasar pelaksanaan otonomi daerah. Silakan diatur dan diolah sesuai kondisi daerah masing-masing, namun harus tetap partisipatif, transparan dan akuntabel,” pesan Tito.
“Ingat, ini instrumen untuk mempercepat penciptaan masyarakat Madani. Satu lagi, desentralisasi bukan desentralisasi penuh ya, karena kita bukan negara federal,” tambahnya.
Contoh penyusunan APBD harus dilakukan dengan melibatkan masyarakat untuk membangun kepercayaan publik dan kegotongroyongan.
Dalam momentum tersebut juga dilakukan penganugerahan Penghargaan Satyalancana Karya Bakti Praja Nugraha kepada sejumlah kepala daerah dan mantan kepala daerah yang berprestasi. Antara lain mantan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi, Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani, Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto dan Wali Kota Medan Bobby Nasution.
