Reporter : Galih – Editor: Redaksi
Insitekaltim. Samarinda -Akhmed Reza Pahlevi anggota DPRD Kaltim dari fraksi Gerindra, mengatakan untuk pembahasan Badan Pertanahan Nasional (BPN) terkait penerima data-data Dinas Energi dan Sumber Daya Manusia (ESDM) maupun dari Badan Pendapatan Daerah, harus diperiksa kembali untuk mengetahui secara mendalam.
Sebagaimana ditegaskan Reza Pahlevi anggota Komisi II DPRD Kaltim, kepada awak media, Senin (29/6/2020). Ia mengatakan data yang sudah masuk dan salah satu perusahaan yang sudah memiliki izin Wajib Pungut (Wapu) harus berkoordinasi dengan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kaltim.
“Kami nantinya akan memanggil Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, yang didalamnya ada ESDM dan Bapenda Kaltim,” kata Reza
Ia menjelaskan bahwa nanti dari Komisi II DPRD Kaltim, akan melakukan penyelesaian secara data terlebih dahulu. Kami ingin tahu datanya terlebih dahulu dan ini yang akan menjadi dasar.
“Jadi data dari Bapenda dan ESDM akan di teruskan ke Kementerian ESDM guna dilakukan pemeriksaan,”ungkapnya.
Reza menambahkan bahwa baru kali ini terjadi seperti ini, sebelumnya laporan dari Bapenda masalah izin pemegang Wapu itu lancar saja pembayarannya. Tapi saya lihat terkendalanya di pajak alat berat.
“Kami belum mengetahui pelanggaran apa saja yang dilakukan, sehingga perlu menunggu laporan dari OPD terkait pada saat kami memanggilnya,”tutupnya
