Artikel ini telah dilihat : 260 kali.
oleh

Lima Poin Penting Tanggapan Bupati Kutim Terkait Raperda Ketenagakerjaan

Reporter: Nuril – Editor: Redaksi

Insitekaltim, Sangatta – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Timur (Kutim) mendukung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) segera melakukan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Ketenagakerjaan.

Pemkab Kutim memandang permasalahan ketenagakerjaan dan pengangguran menjadi perhatian utama. Untuk itu pemkab harus bisa melakukan terobosan atau upaya terkait penyelesaian permasalahan tersebut.

“Adapun strategi untuk mengatasi permasalahan tersebut di antaranya peningkatan kompetensi dan produktivitas tenaga kerja untuk menghadapi pasar tenaga kerja,” papar Wakil Bupati Kutim Kasmidi Bulang saat Rapat Paripurna ke-15 DPRD, di Ruang Rapat Utama, Sekretariat DPRD, Kawasan Bukit Pelangi, Sangatta, Selasa (4/5/2021)

Wakil Bupati Kutai Timur, Kasmidi Bulang saat mengisi acara Rapat Paripurna ke-15 DPRD mengenai penyampaian pendapat Bupati terhadap raperda inisiatif dewan tentang ketenagakerjaan di ruang rapat utama, Gedung Sekretariat DPRD, Kawasan Bukit Pelangi, Sangatta pada Selasa (4/5/2021)

Kasmidi melanjutkan Raperda ini, bisa menunjang peningkatan kualitas pelayanan, penempatan, serta pemberdayaan tenaga kerja di Kutim.

Selain itu, ia juga berharap adanya peningkatan kualitas pelayanan penempatan dan pemberdayaan tenaga kerja lokal. Tak hanya itu, penciptaan hubungan industrial yang harmonis, bisa memperbaiki iklim ketenagakerjaan.

“Selanjutnya peningkatan perlindungan tenaga kerja dan menciptakan rasa keadilan dalam dunia usaha,” tambah Kasmidi.

Kondisi acara Rapat Paripurna ke-15 DPRD mengenai penyampaian pendapat Bupati terhadap raperda inisiatif dewan tentang ketenagakerjaan di ruang rapat utama, Gedung Sekretariat DPRD, Kawasan Bukit Pelangi, Sangatta pada Selasa (4/5/2021)

Kasmidi juga menyampaikan, pemkot berharap dengan adanya perda ini, akan menjadi salah satu solusi dalam memecahkan permasalahan ketenagakerjaan di wilayah Kutim.

“Perda ini berguna untuk menjadi dasar hukum satuan kerja perangkat daerah untuk melaksanakan tugas dalam pembangunan daerah berdasarkan visi dan misi pemda yang baru,” tutup Kasmidi.

Baca Juga :  Di Kutim Belum ada E-KTP Transgender, Sulastin: Harus Rekomendasi Pengadilan Negeri

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Hot News