Insitekaltim, Samarinda – Kebijakan pencabutan larangan bagi pengecer untuk menjual gas elpiji 3 kg atau yang kerap disebut gas melon disambut baik oleh berbagai pihak. Hanya saja, pencabutan larangan tersebut, dianggap sebagian kalangan tidaklah cukup. Kebijakan ini harus diikuti dengan pengawasan yang ketat agar tidak memicu persoalan baru di lapangan.
Salah satu yang bergembira dengan kabar ini, Wakil Ketua DPRD Samarinda Ahmad Vananzda. Ia menegaskan bahwa akses gas melon bagi masyarakat bukan hanya soal regulasi, tetapi juga distribusi yang merata.
“Pemerintah harus memastikan tidak ada hambatan dalam distribusi gas elpiji 3 kg, terutama bagi warga di daerah pinggiran. Jangan sampai pencabutan larangan ini justru membuka peluang bagi spekulan untuk menimbun atau menaikkan harga di atas HET,” ujarnya, Jumat, 14 Februari 2025.
Ia mengingatkan bahwa ketersediaan gas bersubsidi itu merupakan kebutuhan mendasar masyarakat kecil dengan penghasilan rendah atau kurang mampu.
Oleh karena itu, dirinya mendorong supaya Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda bisa pro aktif melakukan pemantauan di tingkat pengecer dan agen distribusi.
“Kami tidak ingin ada oknum yang memanfaatkan kebijakan ini demi keuntungan pribadi. Distribusi harus dikontrol agar gas benar-benar sampai ke masyarakat dengan harga yang sesuai,” tegasnya.
Vananzda mengatakan bahwa Pemkot Samarinda melalui Dinas Perdagangan (Disdag) dan dinas terkait lainnya menyatakan kesiapannya untuk mengawasi jalannya distribusi gas melon pascapencabutan larangan bagi pengecer.
Diharapkannya, upaya ini dapat mencegah kelangkaan dan memastikan masyarakat tetap mendapatkan pasokan yang stabil.
Vananzda berharap agar kebijakan ini benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat luas tanpa menimbulkan masalah baru.
Pengawasan ketat di tingkat pengecer dan distribusi diharapkan bisa menjamin harga tetap terjangkau serta pasokan yang merata di seluruh wilayah.