Insitekaltim,Samarinda – Anggota Komisi II DPRD Kota Samarinda Laila Fatihah memberikan usulan agar pemerintah kota melakukan musyawarah dengan anggota legislatif guna mencapai mufakat.
“Mengenai hal-hal yang menurut kami kurang dan menurut wali kota sudah cukup tentunya kan kita duduk bersama menyamakan persepsi dulu. Menurut wali kota cukup dari sisi yang mana, dari fraksi fraksi menyampaikan PA (pendapat akhir) dari sisi yang mana kan itu perlu disatukan dulu,” ujar Laila mengungkapkan sarannya kepada pemkot pada Selasa (20/6/2023) di Sekretariat DPRD Kota Samarinda.
Pada kesempatan itu, juga memberikan kritik kepada pemerintah agar kiranya pemerintah kota tidak menjadi pemerintahan yang anti kritik. “Kenapa fraksi-fraksi memberikan pendapat yang berbeda tentunya mereka mendapat informasi dari masyarakat langsung sehingga apa yang disampaikan ke pemkot perlu di evaluasi atau di-cross check,” kritik Laila.
“Kalau berpatok pada Perumda Varia Niaga kita mengatakan belum ada feed back yang diberikan terhadap pemkot, tapi kalau kita berpatokan pada Perumdam Tirta Kencana tentunya kan bertolak belakang,” jelasnya.
Menanggapi hal itu, Laila kembali lanjut menuturkan pandangannya bahwa perusahaan milik daerah perlu ditinjau kembali mulai dari kinerja para pegawai maupun tugas dan fungsi mereka untuk mendapatkan target yang diinginkan.
“Kalau memang Perumda Varia Niaga terlalu berat untuk memayungi beberapa usaha ya pecah saja supaya bisa fokus. Misalnya fokus menghandle bapokting atau misalnya kerja sama dengan pihak ketiga ya silakan selama itu bisa menjadi PAD bagi pemkot,” tutupnya.
