Insitekaltim, Kukar – Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) kembali mencatatkan prestasi gemilang dalam pengendalian inflasi daerah pada Triwulan I tahun 2025. Melalui strategi yang matang dan kerja sama erat dengan berbagai pihak, Pemkab Kukar berhasil meredam lonjakan harga kebutuhan pokok yang sempat meningkat di awal tahun.
Hal ini disampaikan oleh Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kukar, Ahyani Fadianur Diani pada saat kegiatan High Level Meeting Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten Kutai Kartanegara di Aula Kantor Bappeda Kutai Kartanegara, Selasa, 25 Maret 2025.
Berdasarkan Indeks Perkembangan Harga (IPH), pada bulan Januari terjadi tren kenaikan harga, terutama pada pekan pertama. Beberapa komoditi utama yang mengalami lonjakan harga meliputi cabai merah, cabai rawit, dan daging ayam ras. Kenaikan harga berlanjut hingga pekan kedua dan ketiga, di mana harga beras ikut mengalami peningkatan.
Namun, kata dia, lonjakan harga ini tidak bertahan lama. Memasuki bulan Februari, upaya pengendalian yang dilakukan Pemkab Kukar mulai membuahkan hasil. Beberapa komoditi menunjukkan tren penurunan harga, terutama pada pekan pertama. Daging ayam ras, cabai rawit, dan beras mengalami penurunan signifikan. Tren ini terus berlanjut hingga pekan keempat, dengan daging ayam ras dan beras tetap mengalami penurunan harga.
Pada bulan Maret, meskipun masih terdapat kenaikan harga pada beberapa komoditi seperti cabai rawit, cabai merah, bawang merah, dan daging ayam. Pemkab Kukar tetap berkomitmen untuk menjaga stabilitas harga.
Menurutnya hasil identifikasi menunjukkan bahwa cabai merah, cabai rawit, dan beras merupakan komoditi yang paling sering mengalami fluktuasi harga selama Januari hingga Maret. Salah satu faktor utama penyebab lonjakan harga adalah tingginya intensitas hujan di awal tahun. Cuaca ekstrem ini menyebabkan gagal panen di daerah produksi maupun di daerah panen lokal, sehingga pasokan menurun dan harga meningkat.
Selain itu, sambungnya, fenomena deflasi pada bulan Februari juga terjadi akibat menurunnya pengeluaran masyarakat. Hal ini dipengaruhi oleh kebijakan subsidi PLN yang diberikan oleh pemerintah pusat pada Januari dan Februari 2025. Subsidi ini membantu mengurangi beban pengeluaran masyarakat, sehingga permintaan terhadap barang kebutuhan pokok sedikit berkurang.
Ia menambahkan dalam upaya menjaga stabilitas harga, Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kukar menerapkan beberapa strategi utama. Pertama, Pelaporan Berkala. TPID secara rutin menyampaikan laporan pengendalian inflasi daerah ke laman Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk monitoring dan evaluasi. Kedua, Rapat Koordinasi. Pemkab Kukar secara aktif mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) pengendalian inflasi yang diselenggarakan oleh Kemendagri.
Ketiga, Monitoring Ketersediaan Pangan. Dinas Ketahanan Pangan (Disketapang) Kukar rutin menyusun neraca ketersediaan pangan untuk memastikan pasokan tetap terjaga dan menjadi bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan. Menjelang bulan Ramadan dan Idulfitri 1446 H, Pemkab Kukar semakin gencar melakukan intervensi untuk mengantisipasi lonjakan harga.
Ia merincikan beberapa langkah yang diambil meliputi: Pertama, percepatan operasi pasar. Operasi pasar digelar secara intensif untuk memastikan masyarakat mendapatkan kebutuhan pokok dengan harga yang stabil dan terjangkau. Kedua, penyaluran LPG 3 Kg. Distribusi gas LPG bersubsidi diperketat untuk memastikan ketersediaannya bagi masyarakat yang berhak. Ketiga,
stabilisasi harga bahan pokok. Pemerintah daerah memastikan bahwa stok bahan pokok mencukupi hingga Ramadan dan Idulfitri, sehingga masyarakat tidak mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan selama momen tersebut. Keempat, optimalisasi distribusi pangan. Pemkab Kukar berupaya meningkatkan efisiensi sistem distribusi, agar pasokan pangan dapat tersalurkan dengan lancar hingga ke pelosok daerah.
Dengan berbagai strategi dan kebijakan yang telah diterapkan, Pemkab Kukar menunjukkan komitmen kuat dalam menjaga stabilitas ekonomi daerah. Kolaborasi antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat menjadi kunci utama dalam menciptakan kondisi ekonomi yang kondusif.
Ahyani Fadianur Diani menegaskan bahwa Pemkab Kukar akan terus melakukan pemantauan dan evaluasi kebijakan untuk memastikan pengendalian inflasi yang lebih optimal. Dengan langkah-langkah konkret yang telah diambil, diharapkan masyarakat Kukar dapat merasakan dampak positif dalam kesejahteraan ekonomi mereka. (Adv)