Reporter: Hilda – Editor: Redaksi
Insitekaltim, Samarinda – KPU Samarinda gelontorkan dana Rp160 juta untuk santunan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang sakit dan meninggal di Pilkada September mendatang.
Menurut Firman Hidayat Ketua KPU Samarinda, angka tersebut hasil konversi Rp10 ribu per kepala, yang kemudian diakumulasikan.
Firman menjelaskan, dalam penyusunan anggaran sudah memiliki template dan acuan sendiri. Karena memang tidak ada nomenklatur yang bisa memasukkan dana santunan.
Namun, dalam proses pembahasan anggaran lalu, pihak KPU Samarinda memberikan pilihan apakah dana santunan hendak dimasukkan ke anggaran Pemkot atau tetap menjadi anggaran KPU Samarinda.
“Mau dimasukkan ke Pemkot silakan, ke kami juga enggak masalah. Akhirnya (dana) diarahkan ke kami dengan jumlah anggaran segitu,” jelasnya.
Firman yang ditemui usai Sosialisasi Pembentukan PPK dan PPS pemilihan wali kota dan wakil wali Kota Samarinda 2020 di Hotel Midtown, Kamis (9/1/2020) mengatakan, pihaknya lebih memilih mengalokasikan anggaran daripada harus menggunakan asuransi sebagai pihak ketiga.
“Kami enggak pakai asuransi meski dibilang lebih mudah, karena pertimbangannya akan menguntungkan pihak ketiga kalau tidak digunakan. Tapi kalau dialokasikan ke kami, ketika itu tidak terpakai akan dikembalikan dan menjadi kas negara,” ungkap Firman.
Berdasarkan penuturan Firman, anggaran santunan merupakan bentuk antisipasi kejadian yang menimpa Pemilu tahun lalu. Di mana ratusan KPPS meninggal akibat kelelahan. Selain itu, KPU Samarinda turut bekerja sama dengan Dinas Kesehatan demi kelangsungan pekerjaan KPPS.
“Karena berkaca pada pemilu kemaren, sebelum ad hoc itu bekerja paling minim di tensi darah. Karena tensi itu juga menentukan kerja seseorang,” jelasnya.
Meski begitu, pihak KPU menetapkan aturan yang berhak menerima santunan. Salah satunya ialah harus tertulis secara administratif dalam artian memiliki rekam medik di rumah sakit.
“Tentu rekam medic menjadi penting. Kami melihat secara administrasi rekam medis. Sakitnya apa, kemudian dilihat pengeluarannya,” terangnya.
Ia pun berharap agar peristiwa tahun lalu tidak terulang kembali. Karena beban kerja kali ini tidak seberat 2019 yang mana ada lima surat suara, jauh dibandingkan 2020 yang hanya satu lembar surat suara.
“Mudah-mudahan apa yang terjadi di pemilu tahun lalu tidak terjadi lagi,” pungkasnya.
