Insitekaltim,Samarinda – Anggota Komisi III DPRD Kota Samarinda Angkasa Jaya mengungkapkan salah satu hal utama terhambatnya pembangunan adalah komunikasi pemerintah dan masyarakat yang dianggap kurang cerdas.
“Komunikasi antara pemerintah dan masyarakat yang tidak cerdas saya kira sehingga tidak terjadi deal atau kesepakatan,” terangnya pada Rabu, (7/6/2023)
Pasalnya pembangunan yang ada bukan hanya memerlukan dana semata, melainkan izin dari masyarakat yang lahannya akan dijadikan areal pembangunan.
Menurutnya, menggusur lahan masyarakat bukanlah perkara yang mudah. Namun justru hal tersebut ditanggung oleh pemerintah kabupaten atau kota, sedangkan pemerintah pusat atau provinsi hanya memberikan dana.
“Sebentar dapat seratus miliyar untuk perluasan sungai tapi masalah sosial yang kita hadapi itu jauh lebih besar,” ujar Angkasa.
Ia mengatakan bahwa pembangunan pastinya akan menimbulkan pro dan kontra, akan ada sebagian masyarakat yang setuju dan tidak setuju. Maka dari itu ia mengharapkan pemerintah yang tegas untuk bertindak dalam proses pembangunan.
“Ada yang setuju ada yang tidak setuju itu yang banyak menghambat pembangunan. Diperlukan pemerintah yang tegas,” tuturnya.
Angkasa menyayangkan tegasnya pemerintah yang masih memiliki pengaruh politik, ras dan lain-lain yang menurutnya pasti terjadi. Sehingga menghambat pembangunan dan tidak bisa berjalan dengan semestinya.
“Anggaran sudah ada, ketika mau dibangun di situ belum selesai masalah lahan,” tutupnya.
