Insitekaltim, Samarinda – Menurunnya tingkat kepercayaan publik terhadap pemerintah dan aparat penegak hukum yakni Kepolisian menjadi sorotan serius Ketua Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Samarinda Samri Shaputra.
Ia menilai kondisi ini harus segera menjadi bahan evaluasi bersama agar tidak berdampak lebih luas terhadap kehidupan sosial masyarakat.
Menurut Samri, fenomena yang terjadi saat ini menunjukkan adanya perubahan sikap masyarakat terhadap pemerintah dan aparat.
Ia melihat masyarakat mulai kehilangan rasa percaya, bahkan cenderung bersikap apatis terhadap berbagai kebijakan maupun penanganan masalah di lapangan.
“Kalau kita lihat sekarang, masyarakat itu sudah mulai berkurang kepercayaannya kepada pemerintah maupun aparat. Ini harus menjadi perhatian serius,” ujarnya saat dimintai tanggapan, Selasa 24 Maret 2026.
Ia menjelaskan, menurunnya kepercayaan tersebut tidak terjadi tanpa sebab. Salah satunya dipicu oleh ketidakpuasan masyarakat terhadap respons pemerintah dan aparat dalam menangani berbagai persoalan yang dihadapi warga.
Menurutnya, ketika masyarakat menyampaikan keluhan atau laporan namun tidak mendapatkan respons yang memuaskan, hal tersebut secara perlahan akan mengikis kepercayaan publik.
“Ketika masyarakat ada masalah lalu melapor, tetapi responsnya tidak sesuai harapan, itu bisa membuat mereka kehilangan kepercayaan,” jelasnya.
Samri juga menilai kondisi ini berbahaya jika dibiarkan berlarut-larut. Ia menyebut, menurunnya kepercayaan publik dapat berdampak pada menurunnya wibawa pemerintah dan aparat di mata masyarakat.
Ia bahkan menyinggung fenomena di mana kritik masyarakat yang sebelumnya bersifat konstruktif kini berubah menjadi cenderung mengarah pada olok-olok.
“Sekarang ini masyarakat sudah sangat mudah mengkritik, bahkan sampai ke arah yang tidak lagi konstruktif. Ini tanda bahwa kepercayaan itu mulai pudar,” katanya.
Untuk itu, Samri menekankan pentingnya langkah konkret dari pemerintah dan aparat dalam mengembalikan kepercayaan publik.
Baginya, hal pertama yang harus dilakukan adalah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja dan pendekatan yang selama ini digunakan.
Menurutnya, pemerintah perlu lebih peka terhadap kondisi masyarakat serta mampu menghadirkan kebijakan yang benar-benar dirasakan manfaatnya oleh publik.
Selain itu, aparat penegak hukum juga diharapkan dapat meningkatkan profesionalisme serta memberikan pelayanan yang cepat, tepat, dan transparan kepada masyarakat.
“Intinya bagaimana pemerintah dan aparat ini bisa menciptakan kembali rasa percaya di tengah masyarakat,” tegasnya.
Samri menambahkan bahwa membangun kembali kepercayaan publik tidak bisa dilakukan secara instan, melainkan membutuhkan konsistensi dalam tindakan dan kebijakan yang berpihak kepada masyarakat.
Ia berharap momentum berbagai peristiwa yang terjadi belakangan ini dapat dijadikan bahan introspeksi bersama, sehingga ke depan hubungan antara masyarakat, pemerintah, dan aparat dapat kembali harmonis.
“Ini harus jadi evaluasi bersama. Bagaimana kita memperbaiki diri supaya kepercayaan masyarakat itu bisa tumbuh kembali,” tutupnya.
