Reporter : Samuel – Editor : Redaksi
Insitekaltim, Samarinda – Kegiatan belajar mengajar pada Juli nanti, belum bisa dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kota Samarinda.
Sebelumnya, Deputi Koordinasi Bidang Pendidikan dan Agama Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), Agus Sartono menyampaikan pemerintah memutuskan memulai tahun ajaran baru pada Juli 2020.
Penetapan tahun ajaran baru tersebut bersamaan dikeluarkannya pernyataan, bahwa pemerintah telah menyusun draf surat keputusan bersama (SKB) empat menteri. Di antaranya Menteri Kesehatan, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri, sebagai panduan pelaksanaan pendidikan di daerah.
“SKB ini merupakan panduan pembelajaran tahun ajaran baru di masa pandemi Covid-19 bagi satuan pendidikan formal dari pendidikan tinggi sampai pendidikan usia dini dan pendidikan non formal,” ucap Agus dalam konferensi pers tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran pada Tahun Ajaran dan Tahun Akademik Baru di Masa Pandemi Covid-19 yang disiarkan melalui Youtube Kemendikbud (15/6/2020) lalu.
Meskipun dikeluarkannya SKB 4 Menteri dan keputusan dilaksanakannya kegiatan belajar mengajar, tidak serta merta Kota Samarinda bisa langsung melaksanakan hal tersebut.
Samarinda sesuai SKB 4 Menteri tersebut belum memasuki kriteria Zona Hijau untuk bisa melaksanakan kegiatan belajar-mengajar.
“Pendidikan pasca 13 Juli nanti apakah tatap muka atau dalam jaringan, itu masih belum ditentukan. Tetapi yang saya simpulkan dari SKB 4 Menteri itu untuk tatap muka harus Zona Hijau, sedangkan Samarinda belum,” ucap Kepala Dinas Pendidikan Kota Samarinda, Asli Nuryadin pada Senin (29/6/2020).
Terkait keputusan pelaksanaan kegiatan belajar mengajar, Asli mengatakan saat ini Dinas Pendidikan Kota masih menunggu keputusan Ketua Tim Gugus Tugas (Gugas), sekaligus Walikota Samarinda, Syaharie Jaang.
Ia menjelaskan Dinas Kesehatan sebenarnya sudah merekomendasikan pelaksanaan kegiatan belajar mengajar mulai dilaksanakan 1 Juli, namun pihaknya masih menunggu keputusan walikota karena tingginya resiko atas pengambilan keputusan tersebut.
“Dinas Kesehatan sendiri kalau boleh jujur memperbolehkan peserta didik untuk turun sekolah 1 Juli nanti, cuma kita kan menunggu keputusan dari Pak Wali, karena hal ini resikonya tinggi dan Pak Wali juga menunggu rekomendasi dari Dinkes,” sambung Asli.
Ia memaparkan sebetulnya secara proporsional keputusan penentuan Zona Pendidikan itu ada di Pemkot. Namun, ia menjelaskan jika melihat dari lokasi sekolah berdasarkan warna zona tingkat waspada Covid-19 yang ditetapkan per kecamatan, ada beberapa sekolah yang sebetulnya bisa melaksanakan kegiatan belajar-mengajar secara mandiri, karena tidak termasuk dalam Zona Orange atau Kuning itu sendiri.
“Sekarang lebih penting bagaimana kita mengunci Zona Hijau. Tidak mudah melakukan itu, karena apakah ada antar kecamatan yang mengunci diri dari kecamatan lain, melakukan rapid test dan tetap mengutamakan protokol kesehatan,” tutur Asli.
Namun, belum dilaksanakannya pengontrolan antar kecamatan menyebabkan Disdik belum bisa mengukur atau mensegmentasikan kecamatan mana yang bisa secara spesifik bisa membuka kegiatan belajar-mengajar.
“Itu juga yang membuat kita belum mensegmenkan atau belum mengkotak-kotakkan zona itu untuk sekolah. Karena di tempat kita masih terbuka,” tutup Asli.
