Insitekaltim, Samarinda – Perubahan kebijakan pendidikan di tingkat nasional yang kerap mengikuti pergantian menteri menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah daerah.
Hal ini disoroti oleh Anggota Komisi IV DPRD Samarinda Anhar yang menilai bahwa ketidakpastian kebijakan tersebut menyulitkan daerah dalam beradaptasi.
“Setiap pergantian menteri, kebijakan selalu berubah. Kita tidak tahu kapan ini akan stabil, dan ini tentu berdampak pada daerah yang harus terus menyesuaikan diri,” ujarnya, Rabu, 19 Februari 2025.
Namun, di tengah ketidakpastian itu, Anhar menekankan bahwa pemerintah daerah harus tetap fokus pada aspek yang bisa mereka kendalikan, terutama infrastruktur pendidikan. Menurutnya, memastikan kondisi sekolah yang layak menjadi tanggung jawab utama yang tidak bergantung pada kebijakan pusat.
“Kita harus pastikan tidak ada lagi sekolah yang kebanjiran, bangunan yang ambruk, atau ruang kelas yang panas. Itu prioritas yang bisa kita lakukan tanpa harus menunggu keputusan dari pusat,” tegasnya.
Ia menilai, meskipun aturan dan sistem pendidikan diubah oleh pemerintah pusat, langkah nyata yang bisa dilakukan daerah adalah memperbaiki sarana dan prasarana sekolah agar siswa dapat belajar dengan nyaman.
“Ini tantangan bagi kita di daerah. Selama pusat masih terus mengubah metode atau sistem, kita harus tetap bergerak memperbaiki infrastruktur agar anak-anak Samarinda tetap mendapatkan lingkungan belajar yang layak,” pungkasnya.
