Insitekaltim Samarinda-Masyarakat peduli pengusaha lokal melakukan aksi di kantor Kementerian Hukum dan Ham Kalimantan Timur, Jum’at (6/7/2018) di Jalan MT. Haryono Samarinda
Aksi tersebut terkait adanya dugaan permainan panitia lelang Pembangunan Lapas Perempuan di Tenggarong Kutai Kartanegara. Proyek senilar 10 miliar lebih di Kementerian Hukum dan Ham Kalimantan Timur diduga panitia lelang bermain untuk memenangkan salah satu rekanan atau kontaraktor
Ketidak puasan para kontraktor tersebut menggelar aksi untuk mendesak ketua ULP membatalkan lelang atau dilakukan lelang ulang yang sudah dilakukan panitia
“Jika tidak ada tanggapan maka aksi besar -besaran akan dilakukan untuk mengungkap permainan yang terjadi di Kementerian Hukum dan Ham Kaltim
Menurut Halim Hamid Koordinator Peduli Pengusaha Lokal Kaltim (PPLKT) kepada insitekaltim menyebutkan bahwa kami menilai ada ketidak terbukaan dan tertutup dan disinyilair telah terjadi permainan tidak sehat dan tidak transparan yang terjadi di Kantor Kementerian Hukum dan Ham Kalimantan timur
Semua sudah tahu bagaimana prosedur verifikasi yang harus dilakukan oleh panitia lelang dan hal tersebut berlaku di semua dinas atau instansi. Semestinya kalau ingin melakukan verifikasi paserta lelang yang mendatangi ULP bukan panitia lelang yang mendatangi peserta lelang
“Akan tetapi sebaliknya justru panitia yang bergeriliya mendatangi peserta lelang sampai kemalang ada apa ,”kata Halim
Sehingga menimbulkan pertanyaan ada apa dengan pembangunan Lapas Perempuan Tenggarong Kutai Kartanegara dengan nilai anggaran sebesar 10 miliar 700 ribu rupiah,”paparnya
Kalau ini tidak dibatalkan maka kasus tersebut akan kami lanjutkan karena ada bukti-bukti yang menguatkan untuk dibawah kerana hukum, justru kedatangan kami kesini agar ada pernyataan untuk dilakukan lelang ulang kalau tidak maka kami akan mengungkap fakta-fakta yang terjadi Kementerian Hukum dan Ham Kaltim,”kata Halim Hamid yang juga calon legislatife Samarinda Seberang
Ditempat yang sama Ketua ULP Pembangunan Lapas Perempuan Tenggarong Susmiani menyampaikan kami belum tahu, pembangunan mana yang dimaksud para pendemo. Karena ada dua Pembangunan yang sedang kami laksanakan yakni pembangunan LPKA dan LPP,”ungkapnya
Sebagai Ketua ULP pembangunan tersebut dirinya belum tahu dan nanti kami akan melihat dulu dan setelah itu akan melaporkan ke pimpinan atas keinginan dari para aksi,”jelasnya
Nanti kalau sudah kami laporkan kepada pimpinan hasilnya akan kami sampaikan , karena sebagai ketua ULP tidak mempunyai kewenangan semua tergantung pimpinan,”kata Susmiani
Wartawan sukri
Kantor Kementerian Hukum dan Ham Kaltim Didemo, Panitia Lelang Disinyalir Bermain
By Martinus