Insitekaltim, Bontang – Anggota DPRD Kota Bontang Joni Alla Padang mengungkap adanya ketidaksinkronan dalam perencanaan pembangunan di antara organisasi perangkat daerah (OPD) di Bontang.
Banyak proyek yang berjalan tanpa koordinasi yang matang, sehingga masing-masing OPD bergerak sendiri-sendiri dan berpotensi menimbulkan tumpang tindih dalam pelaksanaan.
Dalam evaluasinya bersama sejumlah OPD, Joni melihat perencanaan pembangunan masih bersifat sektoral, tanpa kolaborasi yang jelas dengan OPD lain.
Salah satu contoh yang disorotnya adalah proyek pembangunan di RSUD Bontang, di mana pihak RSUD berencana membangun lahan parkir, sementara Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) berencana melakukan pelebaran jalan di sekitar lokasi yang sama.
Joni menyatakan bahwa kurangnya komunikasi antar-OPD terkait proyek di RSUD bisa memicu ketidakefisienan anggaran. Menurutnya, jika setiap OPD hanya fokus pada rencana masing-masing tanpa sinkronisasi, hasil pembangunan mungkin tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
“Saya melihat ada sebuah proses perencanaan di Kota Bontang yang tidak sinkron antar-OPD, sehingga masing-masing membuat perencanaannya sendiri-sendiri,” ujar Joni beberapa waktu lalu.
“Contohnya, RSUD akan membangun parkiran, sementara PUPR juga berencana melakukan pelebaran jalan di area yang sama. Saya tidak tahu nantinya akan seperti apa jika tidak ada koordinasi,” lanjutnya.
Joni menekankan pentingnya sinkronisasi antar-OPD untuk mencapai efisiensi anggaran dan hasil pembangunan yang lebih efektif. Ia mengimbau agar OPD di Bontang lebih berkolaborasi dalam merencanakan proyek, khususnya yang melibatkan area atau kebutuhan yang saling berkaitan. Dengan begitu, anggaran yang dialokasikan dapat memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.
Ia berharap adanya forum atau mekanisme koordinasi rutin antar-OPD agar perencanaan yang dilakukan terintegrasi dengan baik. Keterpaduan perencanaan dapat menekan proyek yang tumpang tindih atau tidak optimal dalam pemanfaatannya.