Insitekaltim, Bontang – Anggota DPRD Kota Bontang Joni Alla Padang mengkritisi perbedaan antara data pemerintah terkait penanganan stunting dengan realitas yang terjadi di lapangan.
Banyak kasus stunting yang tidak sepenuhnya tercakup dalam data resmi, terutama di wilayah Gotong Royong, Kelurahan Belimbing. Ia menyoroti kurangnya akses dan pelayanan kesehatan yang efektif bagi masyarakat kelas menengah ke bawah di wilayah tersebut.
Joni bahkan mengaku harus mendirikan posyandu di Gotong Royong atas inisiatifnya sendiri, setelah melihat adanya warga yang kesulitan mendapatkan layanan kesehatan dasar. Kondisi ini, menurutnya, adalah bukti nyata ketimpangan antara data pemerintah dan kondisi sesungguhnya di masyarakat.
Pemerintah terlalu fokus pada data statistik tanpa mengupayakan solusi yang sesuai dengan kebutuhan di lapangan.
“Kita sering asyik berbicara terkait data dan grafik perubahan, tetapi ketika bertanya kepada masyarakat, sampai mana realisasinya,” ujar Joni saat rapat kerja pada Senin (11/11/2024).
Masyarakat sering tidak menyadari kondisi kesehatan anaknya karena kurangnya pemahaman mengenai stunting. Kesadaran akan kesehatan ini perlu ditingkatkan dengan edukasi yang lebih masif dan dukungan pemerintah.
Joni berharap pemerintah segera mengembangkan sistem digitalisasi data untuk memperbaiki koordinasi dalam penanganan stunting. Sistem ini dapat membantu memastikan data yang diperoleh benar-benar mencerminkan kondisi di lapangan serta memudahkan pengambilan keputusan yang lebih efektif dan terkoordinasi.
“Saya berharap dari Bapperida karena otak dari segala fungsi koordinasi ada di sistem digitalisasi. Saya senang jika nantinya ada digitalisasi agar tertata rapi, data yang terinput akan muncul sehingga jelas realisasinya,” tutur Joni.
Dengan adanya digitalisasi, aspirasi yang muncul dalam reses dan musrenbang bisa tercatat secara langsung, sehingga proses tindak lanjut program di lapangan menjadi lebih efisien dan tepat sasaran.
