Insitekaltim, Samarinda – Ketua Umum Pimpinan Cabang (PC) Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Samarinda Muhammad Alif Baiquni menyebut keterlibatan mahasiswa dalam pembangunan dan pengawasan kebijakan daerah perlu diperkuat agar pemerintah tidak berjalan sendiri menyelesaikan persoalan masyarakat.
Menurutnya, mahasiswa memiliki peran sebagai agen perubahan dan kontrol sosial yang dapat menjembatani aspirasi masyarakat dengan pemerintah.
“Kalau pemerintah dan masyarakat ini jalan sendiri-sendiri maka tidak bisa menjadikan kota ini sebagai kota perubahan. Mahasiswa hadir sebagai agen perubahan dan agen kontrol sosial,” ujarnya usai audiensi bersama Komisi IV DPRD Kota Samarinda di Ruang Rapat Gabungan Lantai 1 DPRD Samarinda, Senin, 15 Juni 2026.
Ia mengungkapkan, IMM membawa tiga isu utama yang disebut lahir dari keresahan masyarakat. Diantaranya pendidikan, keperempuanan dan akses air bersih.
Alif mengatakan sektor pendidikan masih menjadi perhatian karena masih banyak masyarakat yang belum terjangkau secara optimal. Ia mengatakan Komisi IV DPRD memiliki peran penting dalam mendorong peningkatan kualitas pendidikan di Kota Samarinda.
Selain itu, IMM juga mengangkat isu keperempuanan. Perempuan harus dipandang sebagai agen perubahan dan memiliki peran penting dalam proses pembangunan maupun pengambilan keputusan.
“Perempuan adalah agen perubahan. Karena itu persoalan perempuan juga harus menjadi perhatian bersama,” tegasnya.
IMM turut menyoroti persoalan akses air bersih di Kelurahan Bukuan, Kecamatan Palaran yang masih belum sepenuhnya teratasi. Alif menuturkan masih ada masyarakat yang belum memperoleh layanan air bersih secara optimal meski pembangunan kota terus berjalan.
“Masyarakat di Bukuan banyak yang belum mendapatkan air bersih secara penuh. Ini menjadi persoalan yang harus diperhatikan,” tuturnya.
Ia menambahkan, DPRD Samarinda menyambut baik berbagai masukan yang disampaikan IMM. Meski belum ada keputusan atau komitmen yang dihasilkan dari audiensi tersebut, pihaknya akan terus mengawal berbagai isu yang telah disampaikan melalui diskusi dan pengawasan kebijakan publik.
“Kami siap mengawal isu-isu ini karena memang menjadi bagian dari tugas mahasiswa untuk memberikan pencerdasan kepada masyarakat,” pungkasnya.
