Insitekaltim, Samarinda – Komisi IV DPRD Kota Samarinda melempar rapor merah terhadap kinerja penyerapan anggaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Samarinda pada paruh pertama tahun anggaran 2026.
Hingga awal Juli, realisasi belanja instansi tersebut tercatat baru menyentuh angka 21 persen.
Lebih memprihatinkan, legislatif menemukan adanya rapor nol persen aktivitas pada sejumlah bidang strategis, khususnya di sektor kebudayaan dan beberapa sub-bidang pendidikan.
Ketua Komisi IV DPRD Kota Samarinda Mohammad Novan Syahronny Pasie menegaskan, mandeknya program kerja di beberapa bidang tersebut menjadi catatan paling krusial dalam rapat evaluasi progres semester I yang digelar bersama jajaran Disdikbud.
“Menjadi catatan kita adalah bagaimana ada beberapa bidang di dinas, khususnya di kebudayaan dan di pendidikan sendiri, yang anggarannya bahkan nol. Ini menjadi sorotan kita. Kalau kita bicara secara efisiensi hari ini, harusnya minimal mereka punya kegiatan yang ditunjang dengan anggaran, walaupun tidak besar,” kritik Novan, Kamis, 2 Juli 2026.
Jika mandeknya penyerapan anggaran pada bidang-bidang tertentu tersebut diklaim sebagai bentuk penghematan atau efisiensi fiskal. Sebaliknya, parlemen memandang fenomena bidang tanpa kegiatan ini sebagai bentuk inefisiensi yang merugikan keuangan daerah.
“Karena kalau mau bicara efisiensi, ya otomatis malah terjadi pemborosan dong kita bayar gaji tapi tidak ada kegiatan di bidang tersebut. Itu yang menjadi catatan keras kita,” tegas politisi Golkar tersebut.
Meski secara akumulatif total penyerapan Disdikbud di semester I diklaim masih dalam batas aman lantaran mengacu pada pola siklus serapan tahunan yang biasanya menumpuk di akhir tahun, Komisi IV tetap meminta dinas terkait melakukan akselerasi program agar serapan tidak menumpuk di kuartal keempat.
Selain mengevaluasi kegagalan serapan semester pertama, rapat dengar pendapat tersebut juga langsung mengunci pembahasan awal Rencana Kerja (Renja) Disdikbud Samarinda untuk tahun anggaran 2027.
Untuk mencegah terulangnya program kerja mandul atau bidang tanpa anggaran di masa depan, Komisi IV berkomitmen akan menyisir secara ketat rancangan usulan program sebelum disodorkan ke Badan Anggaran (Banggar) DPRD.
“Renja di 2027 yang mana nanti dalam rencana kerja ini kita akan memilah mana yang menjadi program prioritas, mana yang tidak. Sehingga nanti pada saat pembahasan rapat di Banggar, itu akan kita pantau dan akan kita kawal untuk dapat dituangkan di dalam dokumen APBD,” pungkas Novan.
