Insitekaltim, Samarinda — Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) terus memperkuat sinergi dalam upaya pengendalian inflasi melalui gelaran High Level Meeting (HLM) Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID), Selasa, 5 Agustus 2025.
Pertemuan strategis ini berlangsung di Ruang Ruhui Rahayu Kantor Gubernur Kaltim, menghadirkan jajaran pimpinan dari 10 kabupaten/kota se-Kaltim, instansi vertikal, TNI, Polri, hingga TP PKK.
Gubernur Kaltim Dr H Rudy Mas’ud (Harum) mengikuti kegiatan secara daring dari Jakarta, sementara Wakil Gubernur Seno Aji dan Sekretaris Daerah Sri Wahyuni hadir langsung mendampingi peserta rapat.
Dalam sambutannya, Gubernur Harum menyampaikan bahwa tingkat inflasi Kaltim saat ini berada di bawah rata-rata nasional, baik dalam perbandingan bulanan (month to month) maupun tahunan (year on year). Inflasi Kaltim tercatat 0,06 persen (mtm), jauh lebih rendah dibanding angka nasional 0,30 persen (mtm). Untuk perbandingan tahunan, inflasi Kaltim 2,08 persen (yoy), juga di bawah nasional yang mencapai 2,37 persen (yoy).
“Alhamdulillah inflasi kita 2,08 persen, di bawah inflasi nasional. Tapi jangan lengah, karena setiap menjelang hari besar keagamaan, inflasi tetap terjadi,” ujar Gubernur Harum.
Ia menegaskan, keberhasilan pengendalian inflasi tak lepas dari peran aktif dan kebijakan konkret yang diambil oleh para kepala daerah. Gubernur pun mendorong seluruh pemangku kepentingan di daerah untuk tidak hanya sibuk rapat di ruang tertutup, tetapi juga turun langsung ke lapangan agar memahami fakta dan kebutuhan masyarakat secara nyata.
“Jangan hanya menggunakan rasa. Lihat data dan fakta di lapangan,” tegasnya.
Lebih lanjut, Gubernur Harum mendorong optimalisasi pemanfaatan pangan lokal sebagai langkah strategis menekan inflasi. Bahan pangan seperti singkong, sagu, jagung, ikan, dan hasil pertanian lokal lainnya harus lebih didorong untuk dikonsumsi masyarakat agar mengurangi ketergantungan pada komoditas luar daerah.
Ia juga menyinggung Program Ulama Peduli Inflasi yang dinilainya bisa menjadi kekuatan moral dan sosial untuk mengedukasi masyarakat agar lebih bijak dalam konsumsi dan pengeluaran.
Langkah lainnya, menurut Gubernur, adalah komitmen digitalisasi dalam pelayanan publik, optimalisasi penerimaan, serta efisiensi belanja daerah agar APBD benar-benar menyentuh kebutuhan rakyat.
Sekda Kaltim Sri Wahyuni sebelumnya menjelaskan bahwa Kaltim sukses menekan inflasi berkat fokus pada empat aspek utama: keterjangkauan harga, kelancaran distribusi, ketersediaan pasokan, dan komunikasi yang efektif. Salah satu bentuk aksi nyata dari strategi tersebut adalah pengembangan Toko Penyeimbang di berbagai wilayah.
“Di Kota Bontang dan Samarinda masing-masing sudah ada dua unit Toko Penyeimbang. Balikpapan dan Berau juga sudah memiliki. Kami berharap ini juga direplikasi di kabupaten/kota lainnya,” ucap Sri Wahyuni.
Rapat HLM TPID ini diharapkan menjadi pemantik semangat bagi seluruh stakeholder di Kaltim untuk terus berinovasi dan bersinergi menjaga stabilitas ekonomi daerah. Inflasi yang terkendali bukan hanya soal angka statistik, tapi juga menjamin harga kebutuhan pokok tetap terjangkau dan kehidupan masyarakat makin sejahtera. (Adv/Diskominfokaltim)
Editor: Sukri
