Insitekaltim, Jakarta – Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) Rudy Mas’ud (Harum) mengingatkan bahwa masa depan industri tambang batu bara di Kaltim bukan hanya diukur dari besarnya investasi, tetapi dari sejauh mana perusahaan mampu membangun hubungan yang sehat dengan masyarakat.
Ia menegaskan, kepercayaan publik adalah “modal tak tertulis” yang menentukan keberlanjutan sektor pertambangan di daerah penghasil energi terbesar di Indonesia itu.
Hal tersebut disampaikan Gubernur Harum saat membuka Konsultasi Publik Blueprint Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (PPM) Sektor Minerba di Jakarta pada Kamis, 4 Desember 2025.
Menurutnya, investasi pertambangan memang harus tumbuh dan menguntungkan, namun pertumbuhan tersebut tidak boleh berdiri sendiri tanpa dampak ganda bagi daerah.
“Bisnis tambang harus terus tumbuh dan menguntungkan. Tapi, jangan sampai tidak memberi manfaat bagi masyarakat,” pesan Gubernur.
Ia menegaskan, perusahaan yang tertib terhadap kewajiban dan regulasi akan mendapat dukungan penuh dari masyarakat dan pemerintah. Sebaliknya, perusahaan yang abai terhadap aturan justru akan menghadapi potensi konflik sosial di kemudian hari.
Gubernur Harum kembali menegaskan bahwa bisnis tambang tidak boleh hanya menguntungkan segelintir kelompok. Selain membawa dampak ekonomi, perusahaan juga harus memenuhi kewajiban seperti tanggung jawab sosial dan lingkungan (TJSL), corporate social responsibility (CSR), dan kontribusi PPM yang dikelola Forum PPM Minerba Kaltim.
“Kalau semua aturan dilaksanakan, kita doakan cadangan batu baranya semakin banyak, kalorinya makin tinggi dan BBM-nya makin lancar,” ucap Gubernur.
Ia juga mengingatkan perusahaan agar tidak terlibat dalam pembelian BBM ilegal, dan menegaskan pentingnya membayar Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) di wilayah Kaltim.
“Kalau bapak bayar PBBKB-nya di Surabaya, bapak nambang saja di Surabaya,” sindirnya.
Gubernur Harum juga menyarankan perusahaan memperkuat kerja sama dengan Baznas Kaltim agar program sosial lebih terukur dan tepat sasaran, mengingat Baznas memiliki jaringan di seluruh kabupaten/kota.
Sementara itu, Wakil Gubernur Kaltim Seno Aji menambahkan bahwa program Forum PPM Minerba dapat menjadi instrumen penting dalam memperkuat pembangunan sosial di sekitar tambang.
Namun ia menekankan perlunya koordinasi agar program TJSL, CSR, dan PPM tidak tumpang tindih dengan kebijakan pemerintah, terutama program Gratispol yang sudah mencakup seragam sekolah dan beasiswa untuk tingkat SMA/SMK.
“Perusahaan bisa fokus untuk PAUD, TK, SD, SMP, atau membantu perbaikan sekolah rusak di sekitar tambang. Yang penting tidak bertabrakan dengan program pemerintah,” tegas Wagub.
Kegiatan ini dihadiri Direktur Pembinaan Pengusahaan Batu Bara Kementerian ESDM Surya Arjuna, Kepala Dinas ESDM Kaltim Bambang Arwanto, Ketua Forum PPM Minerba Kaltim Muslim Gunawan, serta perwakilan pimpinan perusahaan tambang se-Kaltim.