Partisipasi Masyarakat Rendah, Golput Tinggi Dalam Pilgub Kaltim

Insitekaltim Samarinda -Dalam perjalanan sejarah Pilkada suara Golput selalu menghantui dan menjadi persoalan tersendiri. Seperti yang terjadi dipilkada Samarinda 2015 golput menang dan sampai saat ini golput belum bisa dipecahkan
Menurut Herdiansyah dosen hukum Unmul via whatsapp kepada insitekaltim bahwa melihat partisipasi pemilih yang  hanya sekitaran 56%, artinya kurang lebih 1,2 juta  dari total suara 2.3 juta  daftar pemilih tetap (DPT.)
Masih jauh dari target yang dicanangkan oleh KPU Kaltim sebesar 77 %.Hal Ini tentu menjadi pekerjaan rumah (PR ) untuk pemilihan legislatif maupun pilpres 2019 mendatang
Jadi mesti dilacak dengan baik kenapa fenomena Golput ini masih terlalu tinggi.
Kalau benar suara sah itu di kisaran 1,2 juta, berarti suara pemenang hanya 372 ribu dan masih menang Golput,”ungkap Herdiansyah
Tapi bukan ini intinya kecuali bermakna evaluasi buat kita. Dalam satu undangan diskusi oleh KPU, saya menawarkan 2 hal yang harus menjadi perhatian,”pertama, data persebaran Golput mesti kita buka. Bukan hanya per kabupaten/kota, tapi termasuk di kecamatan, kelurahan hingga TPS.
Kedua, perlu dilalukan interview ke warga yang golput setelah poin pertama tadi dilakukan. Jadi kita dapat data jelas soal Golput. Dan semuanya harus base on research, selama ini kan hanya asumsi,”kata Herdiansyah
Kalau untuk  tingkat golput di tahun pilkada serentak 2018, memang sulit kita prediksi mengingat adanya even besar yg sangat bisa mempengaruhi tingkat golput salah satunya  piala dunia dan mudik lebaran.
Tempat terpisah Roy Hendra Yanto praktisi hukum Untag  menyebutkan bahwa harus ada evaluasi hasil yang sudah di realis quick count dimana tingkat partisipasi masyarakat masih rendah dan golput masih tinggi.
Kalau yang ditargetkan KPU Kaltim sekitar 77% untuk tingkat pemilih dan akhirnya tidak tercapai dan hasilnya jauh dari harapan, maka kami menilai KPU Kaltim gagal dan tidak berhasil dan harus ada evaluasi
Selain itu harus dibuatkan devisi baru misalnya harus ada  devisi Litbang, apapun namanya agar pada saat KPU punya hajat besar dapat melakukan penelitian mengapa angka golput tinggi di masyarakat, yang sangat penting selalu ada evaluasi,”kata Roy
Wartawan sukri