Insitekaltim, Samarinda – Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Provinsi Kalimantan Timur menyerukan perhatian serius terhadap layanan dasar masyarakat seperti pendidikan, kesehatan, air bersih, dan penerangan jalan yang masih belum merata.
Laporan ini disampaikan Anggota DPRD Kaltim Jahidin dalam Rapat Paripurna Ke-28 di Gedung Utama DPRD Kaltim, Senin 4 Agustus 2025, sebagai hasil penjaringan aspirasi reses anggota dewan pada 1–8 Juli 2025.
Dalam laporannya, Jahidin membeberkan 42 poin aspirasi prioritas yang diusulkan masyarakat dari berbagai daerah pemilihan, mencakup infrastruktur, pendidikan, sosial ekonomi, kesehatan, keagamaan, dan pelayanan publik.
“Masyarakat mengeluhkan banyak hal, mulai dari buruknya layanan BPJS di rumah sakit, keterbatasan waktu rawat inap, hingga sulitnya akses air bersih dan penerangan jalan di sejumlah kawasan,” ujar Jahidin saat membacakan laporan.
Sektor pendidikan mencatat 34 aspirasi, sementara bidang sosial dan ekonomi mencakup 80 usulan, menandakan kekhawatiran masyarakat terhadap kesenjangan kesejahteraan dan keterbatasan akses pendidikan yang berkualitas.
“Kemajuan sebuah bangsa sangat ditentukan oleh kualitas pendidikannya. Aspirasi warga menunjukkan kebutuhan mendesak akan peningkatan fasilitas pendidikan formal maupun keagamaan,” lanjutnya.
Bidang kesehatan dan fasilitas umum juga menjadi perhatian utama. Masyarakat menginginkan layanan posyandu yang optimal, ketersediaan tenaga kesehatan, penambahan ambulans desa, serta akses yang inklusif untuk penyandang disabilitas.
“Keluhan dominan berkisar pada iuran BPJS yang memberatkan dan buruknya kualitas pelayanan yang diterima pasien,” kata Jahidin.
Di sektor keagamaan, terdapat 62 aspirasi yang mencakup permintaan pembangunan dan rehabilitasi mushola dan masjid, serta penyediaan ambulans untuk keperluan sosial keagamaan. Menurut Fraksi PKB, hal ini mencerminkan tingginya semangat masyarakat dalam menjalankan kegiatan keagamaan yang perlu ditunjang oleh fasilitas memadai.
“Keberagamaan masyarakat di Kalimantan Timur tetap tinggi dan kondusif. Pemerintah perlu hadir mendukung, bukan sekadar mencatat,” ujarnya.
Masalah penerangan jalan umum dan air bersih menjadi keluhan yang kembali muncul di reses kali ini. Sebanyak 47 aspirasi terkonsentrasi pada keterbatasan listrik di wilayah tertentu dan ketersediaan air bersih yang masih belum memadai, terutama di kawasan pesisir dan pedalaman.
“Kalimantan Timur sedang tumbuh dan berkembang, tapi masyarakat di lapisan bawah belum sepenuhnya menikmati hasil pembangunan. Kebutuhan dasar seperti penerangan dan air bersih seharusnya tidak menjadi kemewahan,” tandas Jahidin.
Fraksi PKB berharap seluruh aspirasi masyarakat yang telah dihimpun selama masa reses ini dapat ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah melalui rencana kerja pembangunan tahun anggaran berikutnya.
“Kami minta hasil reses ini tidak berhenti di podium paripurna. Ini bagian dari mandat rakyat yang harus diterjemahkan dalam program konkret,” pungkasnya.
