Reporter: Yulia – Editor: Redaksi
Insitekaltim, Samarinda – Guna menekan angka kecelakaan lalu lintas di Kota Balikpapan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Timur (Kaltim) rencananya akan bangunkan flyover di Simpang Muara Rapak.
Hal itu disampaikan Sekretaris Daerah Provinsi Kaltim HM Sa’bani saat menjadi narasumber pada Focus Group Discussion membahas,”Perkembangan Rencana Pembangunan Flyover Muara Rapak Balikpapan Guna Meminimalisir Kecelakaan Lalu Lintas” yang digagas KAHMI Balikpapan, Sabtu malam (22/1/2022).
Sa’bani mengatakan pembangunan jalan layang turunan Muara Rapak itu diambil dari APBD Perubahan 2022 Kota Balikpapan, yang nantinya digunakan untuk menyelesaikan persiapan lelang konstruksi dan penyelesaian pembebasan lahan.
“Flyover Muara Rapak bisa multiyears, induknya di Balikpapan. Mulai dari APBD Perubahan 2022,” katanya.
Sa’bani juga membeberkan, Pemprov Kaltim sudah melakukan review untuk rencana pembangunan flyover tersebut pada 2020-2021, hingga diperoleh angka Rp 185 miliar untuk menyelesaikan pembangunan jalan layang tersebut.
“Dokumen kita sudah siap, review provinsi sudah tuntas. Tinggal diusulkan kembali. DPRD Balikpapan dan Pemkot jangan lupa administrasi rencana ini segera dimasukkan dalam KUA PPAS dan bisa masuk di perubahan 2022,” tegas Sa’bani.
Lebih lanjut Sa’bani menjelaskan, setelah dikerjakan awal oleh pihak Pemkot, maka Pemprov akan memberikan dukungan pada APBD murni 2023 dan 2024.
“Maksimal 40 persen dari total anggaran multiyears itu. Nanti kita juga mohon dukungan pusat. Apakah bisa melalui dana alokasi khusus (DAK) atau APBN langsung. Saya yakin, pekerjaan ini akan tuntas kalau kita kerjakan bersama-sama,” imbuh Sa’bani.
Anggota DPR RI dari Dapil Kaltim H Irwan yang juga hadir dalam zoom meeting sangat sependapat dengan masukan Sekda Provinsi Kaltim HM Sa’bani bahwa selain memikirkan solusi jangka panjang, solusi terdekat atau jangka pendek juga harus dipikirkan demi keselamatan masyarakat.
Misal untuk tindakan terkait pengaturan kendaraan angkutan berat yang masuk ke kota dan pemeriksaan ketat untuk uji KIR.
“Saya sepakat dengan Pak Sekda, untuk keselamatan rakyat tidak boleh ada kompromi,” tegasnya
Pertemuan secara daring itu juga diikuti Wakil Ketua DPRD Kaltim Sigit Wibowo dan Anggota DPRD Balikpapan Syukri Wahid.
Syukri juga yang pertama kali mengusulkan agar Balikpapan menjadi induk pengerjaan proyek, mengingat periodesasi kepemimpinan Gubernur Isran Noor dan Wagub Hadi Mulyadi yang hanya tinggal dua tahun.
“Karena periodesasi gubernur sudah tidak mungkin, maka sebaiknya multiyears ini Pemkot Balikpapan yang akan menjadi induknya. Tapi karena provinsi sudah menggaransi untuk membantu, ya kita keroyokan saja. Begitu juga APBN,” kata Syukri Wahid.
Semua sepakat Pemkot Balikpapan akan mengerjakan proyek ini dengan tiga sumber dana, yakni APBD Balikpapan, APBD Provinsi Kaltim dan DAK/APBN. Jalan layang yang direview Pemprov Kaltim kurang lebih sama dengan flyover di Samarinda.
