Insitekaltim, Samarinda — Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda melakukan evaluasi capaian kinerja sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) melalui sistem E-Dalev selama beberapa hari. Evaluasi tersebut bertujuan menyinkronkan data capaian kinerja OPD yang akan dimuat dalam Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Samarinda.
Hal ini disampaikan Kepala Bagian Tata Pemerintahan (Kabah Tapem) Kota Samarinda Imam Gunadi seusai evaluasi menunjukkan secara umum OPD telah melaksanakan program dan kegiatan dengan baik.
Namun demikian, masih ditemukan sejumlah target kinerja yang belum tercapai, serta beberapa OPD yang justru melampaui target.
“Secara fakta di lapangan, teman-teman perangkat daerah ini sudah melaksanakan pencapaian kinerja dengan baik. Hanya saja, dari pengisian E-Dalev ada yang belum sempurna. Ada yang capaiannya melebihi target dan ada juga yang kurang dari target,” ujar Imam pada Selasa, 24 Februari 2026.
Evaluasi tersebut diikuti oleh sejumlah OPD, di antaranya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Perizinan), Dinas Perdagangan, Dinas Koperasi, Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora), Bappeda, serta Disnaker. Data kinerja ditarik dari sistem E-Dalev yang diisi secara triwulanan oleh masing-masing OPD.
Menurut Imam, penyebab utama tidak tercapainya target kinerja sebagian OPD adalah kebijakan rasionalisasi atau efisiensi anggaran pada tahun 2025. Kebijakan tersebut berdampak langsung pada pelaksanaan program dan pencapaian target yang telah ditetapkan sebelumnya dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) murni.
“Yang tidak tercapai ini biasanya karena ada beberapa anggaran yang tahun 2025 kemarin dilakukan rasionalisasi atau efisiensi, sehingga beberapa target yang telah ditetapkan tidak bisa tercapai secara maksimal,” jelasnya.
Selain efisiensi anggaran, faktor lain adalah penetapan target yang dinilai terlalu tinggi dan tidak disesuaikan kembali saat perubahan RKPD. Akibatnya, target tidak sebanding dengan kemampuan anggaran yang tersedia.
“Seharusnya pada saat RKPD ada perubahan, target itu direvisi sesuai dengan kemampuan keuangan yang telah diberikan. Jangan sampai terjadi ketimpangan,” tegasnya.
Sebagai upaya perbaikan, Pemerintah Kota Samarinda terus mendorong OPD agar lebih realistis dalam menetapkan target serta memaksimalkan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan anggaran yang tersedia.
“Perangkat daerah harus benar-benar memperhitungkan target RKPD murni hingga APBD ditetapkan. Kalau anggaran berubah, target juga harus disesuaikan,” katanya.
Lebih lanjut, dalam evaluasi tersebut, beberapa OPD dinilai memiliki capaian kinerja yang baik. Salah satunya Disnaker yang mampu melampaui target penempatan pencari kerja berkat tambahan kegiatan Job Fair.
“Target pencari kerja bisa terlampaui karena adanya penambahan Job Fair. Meskipun dari APBD hanya satu kali, tetapi ada dukungan Corporate Social Responsibility (CSR) sehingga bisa dilaksanakan lagi,” ungkapnya.
Evaluasi ini diharapkan dapat memastikan kesesuaian data kinerja OPD dalam E-Dalev dengan laporan resmi pemerintah daerah, sekaligus menjadi bahan perbaikan perencanaan dan penganggaran pada tahun-tahun berikutnya.
