Eks Bandara Temindung Bakal Jadi Relokasi Warga SKM

Reporter: Santos – Editor: Redaksi
Insitekaltim, Samarinda – Wali Kota dan Wakil Wali Kota Samarinda terlantik Andi Harun-Rusmadi Wongso menyambangi Gubernur Kalimantan Timur Isran Noor di hari pertama masa jabatannya, Senin (1/3/2021).
Wakil Wali Kota Rusmadi Wongso mengatakan, sudah merupakan kewajiban bagi kepala daerah terlantik untuk melaporkan diri ke atasannya, dalam hal ini Gubernur Kaltim.
“Tadi sekaligus minta arahan terkait kebijakan-kebijakan untuk membangun Samarinda ke depan, apalagi Samarinda ini sebagai ibukota provinsi. Pasti ada kebijakan-kebijakan yang terkait dengan pemerintah provinsi,” ujarnya ditemui media ini.
Isran Noor menyambut dengan hangat kedatangan dua pemimpin Samarinda yang baru dilantik ini. Dari hasil pertemuan Rusmadi mengatakan, Gubernur menekankan soal kebersihan Kota Samarinda yang sekaligus merupakan ibu kota provinsi.
“Sudah pasti Samarinda ini harus bersih. Ini sejalan dengan apa yang menjadi program prioritas kami di 100 hari kerja. Tadi ada pembahasan TPS, jadi sama saja meminta tidak ada lagi TPS dipinggir-pinggir jalan protokol,” ungkapnya.
Arahan yang kedua yaitu persoalan banjir. Kata Rusmadi, orang nomor satu di Kaltim itu, juga menyinggung penanganan normalisasi Sungai Karang Mumus. Terlebih soal masyarakat yang terdampak.
Rusmadi mengungkapkan, Isran bahkan sempat mengusulkan agar eks Temindung dapat dimanfaatkan untuk relokasi masyarakat.
“Diharapkan masyarakat yang terdampak kalau pindah nggak terlalu jauh, artinya paling tidak lahan ini bisa dimanfaatkan untuk eks Karang Mumus. Bentuknya nanti kami pikirkan, namun rumah susun juga salah satu alternatif untuk rumah perkotaan dengan keterbatasan ruang,” ungkapnya.
Terakhir, Gubernur menyinggung soal penanganan Covid-19. Menurut Rusmadi, Isran juga membahas soal pembatasan kegiatan masyarakat, khususnya tingkat mikro, atau di lingkup kelurahan hingga Rukun Tetangga (RT)
“Jadi secara keseluruhan, apa yang disampaikan sejalan. Tentu kita pemerintah kota (pemkot) tidak mau ada kebijakan yang bertentangan dengan pemprov,” pungkasnya.