Insitekaltim, Samarinda – Dua bulan setelah kebakaran menghanguskan delapan ruang kelas SMP Negeri 2 Samarinda, proses perbaikan akhirnya bergerak ke tahap lelang.
Sementara menunggu rehabilitasi dimulai, sekolah masih mengandalkan sejumlah ruang laboratorium untuk menjaga kegiatan belajar mengajar tetap berjalan.
Kebakaran yang terjadi pada 1 April 2026 lalu merusak bagian atap dan plafon delapan ruang kelas di bangunan dua lantai sekolah tersebut. Kerusakan itu memaksa pihak sekolah melakukan penyesuaian ruang belajar bagi ratusan siswa.
Plt Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Samarinda Ibnu Araby mengatakan, proses rehabilitasi saat ini telah memasuki tahapan lelang.
“Sudah masuk proses lelang. Delapan ruangan yang terdampak kebakaran itu akan direhabilitasi,” katanya saat ditemui di SD 011 Samarinda Kota, Jumat, 12 Juni 2026.
Perbaikan tersebut diperkirakan menelan anggaran sekitar Rp1,9 miliar. Disdikbud menargetkan pekerjaan dapat diselesaikan dalam waktu sekitar tiga bulan setelah kontrak proyek berjalan.
Target tersebut dinilai penting agar fasilitas yang rusak bisa kembali digunakan pada tahun ajaran baru mendatang.
“Harapannya paling lama tiga bulan selesai. Kalau memungkinkan, sebagian ruangan sudah bisa dipakai saat awal pembelajaran,” tuturnya.
Selama proses perbaikan berlangsung, sekolah harus memaksimalkan fasilitas yang masih tersedia. Beberapa laboratorium dialihfungsikan menjadi ruang kelas sementara untuk mengakomodasi kebutuhan belajar siswa.
Ruang laboratorium IPA, laboratorium bahasa, hingga laboratorium komputer saat ini digunakan sebagai alternatif ruang belajar.
Jika kebutuhan ruang masih belum mencukupi, pihak sekolah diminta menyusun skema pembelajaran yang lebih fleksibel.
“Ada beberapa ruang yang bisa dimanfaatkan. Kalau masih kurang, sekolah bisa mengatur jadwal pembelajaran, termasuk menggunakan sistem virtual,” jelasnya.
Kebakaran SMPN 2 sebelumnya sempat menjadi perhatian karena terjadi di salah satu sekolah negeri dengan jumlah siswa yang cukup besar di Samarinda.
Selain mengganggu aktivitas belajar, insiden tersebut juga kembali menyoroti kondisi sarana pendidikan yang rentan terhadap gangguan dan membutuhkan respons cepat dari pemerintah daerah.
“Meski proses rehabilitasi akhirnya berjalan, siswa masih harus beradaptasi dengan keterbatasan ruang belajar hingga pekerjaan perbaikan benar-benar rampung,” pungkasnya.
