Insitekaltim, Samarinda – Pemerintah pusat diminta tidak menutup mata terhadap kerusakan lingkungan yang dialami Kalimantan Timur (Kaltim) akibat aktivitas tambang dan kehutanan. Wakil Ketua Komisi II DPRD Kaltim Sapto Setyo Pramono mendorong alokasi dana bagi hasil (DBH) yang lebih adil sebagai bentuk tanggung jawab atas beban ekologis yang ditanggung daerah penghasil.
Perjuangan Kaltim untuk mendapatkan hak atas DBH dari Pajak Penggunaan Kawasan Hutan (PKH) dan Pajak Penjualan Hasil Tambang (PHT) masih berlangsung. Kaltim menjadi lumbung energi nasional, tetapi pembagian pendapatan belum sebanding dengan dampak kerusakan yang terjadi di lapangan.
“Nah ini kan masih berjuang ya, khususnya Kalimantan, dan Kalimantan Timur termasuk PKH dan PHT yang sekarang masih terus diperjuangkan,” ujar Sapto saat ditemui di Samarinda, Sabtu 19 Juli 2025
Menurutnya, kerusakan lingkungan, ekosistem, dan ekologi akibat kegiatan ekstraktif sebagian besar terjadi di Kalimantan Timur. Namun, sebagian besar pendapatan justru mengalir ke pusat. Daerah penghasil tetap memikul tanggung jawab pemulihan tanpa dukungan fiskal yang memadai.
“Kerusakan lingkungannya di sini, tapi dananya dinikmati pusat. Ini tidak adil,” ucap politisi Partai Golkar itu.
Sapto mendorong agar perjuangan Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud dalam menyuarakan DBH ke tingkat nasional didukung oleh seluruh elemen di daerah. Menurutnya, dukungan politik dari legislatif sangat penting agar tuntutan fiskal ini menjadi prioritas bersama.
“Kalau hak ini diberikan secara proporsional, tentu APBD Kaltim akan lebih kuat. Kita bisa benahi pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dengan lebih maksimal,” tambahnya.
Ia menyarankan agar Pemprov Kaltim terus memperkuat pendekatan strategis dan diplomasi fiskal dengan pemerintah pusat. Langkah ini penting agar isu DBH tidak berhenti pada retorika, tapi berlanjut menjadi kebijakan konkret yang menguntungkan daerah.
Isu keadilan DBH kini menjadi perhatian banyak kepala daerah di Kalimantan. Ketimpangan antara kontribusi dan alokasi kembali ke daerah sering menjadi sorotan dalam berbagai forum nasional. Kaltim disebut sebagai salah satu provinsi dengan kontribusi besar, tapi masih menerima DBH yang belum sebanding.
Gubernur Rudy Mas’ud dalam beberapa kesempatan juga menjadikan isu ini sebagai bagian dari agenda utama pemerintahannya. Perjuangan mendapatkan hak DBH bukan hanya soal anggaran, tetapi juga keadilan pembangunan dan pengakuan terhadap peran daerah dalam menopang ekonomi nasional.
DPRD Kaltim berharap pemerintah pusat segera merespons tuntutan ini secara serius. DBH yang lebih adil diyakini mampu memperkuat fiskal daerah dan menjadi langkah konkret dalam mendukung pembangunan berkelanjutan di wilayah penghasil.