Insitekaltim, Samarinda – Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kalimntan Timur (Kaltim) Muhammad Faisal menegaskan layanan internet desa yang dipasang Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim tidak dipungut biaya dari pemerintah desa.
Hal tersebut disampaikan dalam konferensi pers di Ruang Wiek Diskominfo Prov. Kaltim, Jalan Basuki Rahmat Senin, 2 Maret 2026.
Faisal mengungkapkan, hingga akhir 2025 sebanyak 802 desa telah terpasang internet. Sementara 39 desa lainnya masih dalam proses dan ditargetkan selesai pada Maret 2026.
“Dari 802 desa yang sudah terpasang, ada laporan dua pertiga desa mendapat tagihan dari oknum yang mengaku menagih biaya bulanan. Kami tegaskan, kepala desa tidak perlu menggubris karena Pemprov yang berkontrak langsung dengan provider,” tegasnya.
Ia menjelaskan, seluruh pembiayaan internet desa menjadi tanggung jawab Pemprov Kaltim melalui Diskominfo. Jika ada penagihan, kemungkinan terjadi kesalahan administrasi dari pihak penyedia layanan internet (ISP).
“Semua tanggung jawab ada di Pemprov. Kalau ada kejadian serupa, silakan laporkan ke Diskominfo,” ujarnya.
Progres Per Kabupaten berdasarkan data Diskominfo Kaltim, capaian internet desa per kabupaten yakni: Kabupaten Berau 99 dari 100 desa, Mahakam Ulu (Mahulu) 50 dari 50 desa (100 persen), Kutai Timur (Kutim) 136 dari 139 desa, Kutai Barat (Kubar) 167 dari 190 desa, Kutai Kartanegara (Kukar) 188 dari 193 desa, dan Paser 131 dari 139 desa.
Sementara total metode pemasangan internet terdiri dari Fiber Optic 439 desa, seluler 131 desa, satelit, 232 desa, dan tantangan listrik di 39 Desa.
Faisal menjelaskan, 39 desa yang masih dalam proses umumnya terkendala akses listrik. Berdasarkan roadmap PLN per November 2024, 14 dari 23 desa tersisa di Kabupaten Kutai Barat belum memiliki akses listrik PLN.
“Repot kalau tidak ada listrik. Ada yang masih pakai genset. Tugas kami memasang internet, tapi tetap butuh dukungan listrik,” katanya.
Untuk mendukung penyediaan listrik di 39 desa tersebut, Pemprov Kaltim mengalokasikan anggaran sekitar Rp13,5 miliar. Program internet desa ini dibiayai untuk masa lima tahun sesuai periode kepemimpinan Gubernur sebelumnya.
“Insyaallah Maret ini 39 desa selesai semua,” tutupnya.
