Insitekaltim, Samarinda – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Timur (Kaltim) akan segera menindaklanjuti berbagai catatan yang disampaikan tujuh fraksi DPRD Kaltim dalam rapat paripurna pandangan umum fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025.
Sorotan legislatif tidak hanya menyasar penurunan APBD dan pendapatan daerah, tetapi juga sejumlah temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), rendahnya realisasi beberapa program strategis, hingga efektivitas pengelolaan aset dan pendapatan daerah.
Menanggapi hal tersebut, Wakil Gubernur Kaltim Seno Aji menegaskan, pemerintah daerah memandang kritik yang disampaikan DPRD sebagai bagian penting dari fungsi pengawasan yang harus ditindaklanjuti secara serius.
“Kita juga harus mengikuti apa yang disampaikan DPRD karena itu bagian dari fungsi pengawasan mereka. Nanti pemerintah akan meminta BPKAD dan Inspektorat segera menyelesaikan pekerjaan rumah terkait temuan-temuan BPK yang harus kita rapikan dan segera selesaikan,” kata Seno usai rapat paripurna, Senin, 15 Juni 2026.
Pernyataan itu muncul setelah mayoritas fraksi memberikan catatan kritis terhadap kinerja keuangan daerah sepanjang 2025. Salah satu isu yang paling banyak disorot adalah masih adanya temuan berulang dalam tata kelola keuangan yang berpotensi memengaruhi kualitas pengelolaan APBD.
Fraksi Golkar menekankan capaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) tidak boleh hanya dimaknai sebagai keberhasilan administratif. Menurut mereka, kualitas pengelolaan keuangan harus tercermin dalam manfaat nyata yang dirasakan masyarakat.
Selain itu, Golkar juga mempertanyakan sejumlah indikator penurunan pendapatan daerah dan meminta pemerintah memperkuat langkah optimalisasi sumber-sumber penerimaan.
Sementara Fraksi PDI Perjuangan menyoroti pentingnya tindak lanjut atas temuan pemeriksaan serta perlunya evaluasi terhadap pengelolaan aset daerah yang dinilai belum memberikan kontribusi optimal terhadap pendapatan daerah.
Fraksi PKB bahkan menilai masih terdapat persoalan dalam perencanaan dan pelaksanaan sejumlah program yang berujung pada rendahnya serapan anggaran di beberapa sektor. Kondisi tersebut dinilai perlu menjadi bahan evaluasi menyeluruh agar tidak kembali terulang pada tahun anggaran berikutnya.
Tak hanya itu, sejumlah fraksi juga menyinggung proyek-proyek yang belum tuntas, program pendidikan yang realisasinya belum maksimal, hingga pelayanan kesehatan yang dinilai masih memerlukan perhatian lebih serius.
Seno memastikan pemerintah daerah tidak akan mengabaikan masukan yang telah disampaikan legislatif.
“Kami sepaham dengan yang disampaikan anggota DPRD dari seluruh fraksi. Semua masukan itu akan segera kami tindak lanjuti,” ujarnya.
Evaluasi terhadap hasil pemeriksaan BPK menjadi salah satu prioritas yang akan segera dikoordinasikan dengan organisasi perangkat daerah terkait, khususnya Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) serta Inspektorat.
Langkah itu dinilai penting untuk memperkuat akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah sekaligus memastikan berbagai rekomendasi hasil audit dapat diselesaikan tepat waktu.
